Maumere – Kelangkaan pupuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun secara nasional sebenarnya merupakan masalah klasik setiap tahun.
Pembenahan tata kelola, distribusi dan mendorong kemandirian petani sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan pupuk.
Demikian disampaikan Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) Win Keupung kepada KatongNTT.com, Rabu (19/1/2022) menanggapi kelangkaan pupuk yang disampaikan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTT pekan lalu.
WTM merupakan salah satu lembaga pendampingan masyarakat yang lebih dari dua dekade berkarya dalam pertanian dan pangan secara umum. Kemandirian petani dan kedaulatan pangan merupakan agenda yang didorong WTM.
Menurut Win, tata kelola penyaluran pupuk menjadi masalah besar karena tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk peningkatan usaha dan kesejahteraan petani.
Petani digiring untuk bergantung pada pihak lain, namun pemerintah tidak mampu memfasilitasi dalam memastikan ketersediaan.
“Pemerintah masih yakin dan percaya dengan konsep pertanian kimiawi yang tidak memandirikan petani. Padahal, petani mampu untuk difasilitasi menciptakan pupuk dan pestisida sendiri,” tegasnya saat berada di Maumere, Sikka.
Sebagaimana ditulis dalam laman resmi Ombudsman.go.id, Kepala ORI NTT Darius Beda Daton mengatakan, para petani kembali mengeluhkan sulitnya ketersediaan pupuk. Situasi ini menghambat produksi pertanian sejak akhir 2021 hingga memasuki awal 2022.
“Baru-baru ini kami kembali menerima keluhan petani dari Kabupaten Lembata dan Rote Ndao yang pada intinya mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi,” kata Darius di Kupang, Jumat (14/1).
Berbagai informasi dan pemberitaan juga muncul mengenai keluhan para petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, antara lain di Kabupaten Kupang, Manggarai, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua.
Darius menyebutkan substansi keluhan petani yaitu terkait persediaan pupuk yang kosong di tingkat pengecer dan distributor.
Jika pun ada stok di gudang, harus melalui prosedur pemesanan terlebih dahulu sehingga terkadang terlambat tiba saat umur padi tidak lagi memerlukan pupuk.
Pupuk nonsubsidi selalu tersedia setiap saat asalkan petani punya uang sehingga petani dihadapkan pada pilihan sulit untuk membeli dengan harga nonsubsidi agar tidak gagal panen.
Sebelumnya, Darius juga telah melakukan kajian singkat guna menemukan penyebab kelangkaan pupuk dan persoalan lainnya. Disamping itu,kendala dalam penerapan kartu tani, serta masih terdapat permasalahan terkait dengan transparansi penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer.
Belum lagi permasalahan terkait transparansi penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer. Petani juga cenderung menyalurkan pengaduannya terkait permasalahan yang dihadapi kepada para penyuluh karena dinilai lebih dekat dengan petani. [k-04]