Saling Cuci Tangan Hadapi Penolakan Bendungan Kolhua

Warga Kolhua memasang tulisan penolakan pembangunan bendungan Kolhua (Rita-KatongNTT)

Warga Kolhua memasang tulisan penolakan pembangunan bendungan Kolhua (Rita-KatongNTT)

Kupang – Kolhua merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kupang, Kolhua dilalui aliran sungai yang cukup besar.

Sebagian besar warga yang tinggal di Kolhua adalah etnis Helong yang merupakan penduduk asli Kupang. Sebagian besar penduduk di sana bekerja sebagai petani.

Ketua Serikat Tani Kolhua, Yosep Bistolen bercerita, etnis Kolhua sudah menetap di Kolhua sebelum kedatangan bangsa Eropa.

Belakangan, isu pembangunan bendungan meresahkan warga setempat. Penjajakan pembangunan bendungan Kolhua yang diketahui oleh masyarakat sudah dimulai sejak lebih dari 25 tahun lalu.

Warga menuturkan, pengujian tanah untuk pembangunan bendungan sudah dilakukan pada tahun 1993 oleh orang-orang Jepang. Warga menjelaskan, saat itu mereka mendapatkan informasi tanah di Kolhua tidak layak untuk dibangun bendungan.

Isu tersebut kembali santer terdengar ditelinga masyarakat sekitar 2009. Hingga kini, pembangunan bendungan Kolhua masuk dalam agenda pembangunan nasional dan direncanakan akan dikerjakan tahun 2022 ini.

Video masyarakat Kolhua tolak pembangunan bendungan Kolhua

*****

Kondisi wilayah Kolhua di dominasi oleh daerah perbukitan dan lembah. Banyak daerah curam di Kolhua menjadi salah satu alasan etnis Helong dulunya memilih untuk pergi dan bekerja ke Oesao, Kabupaten Kupang yang banyak menghasilkan padi.

Yosep mengatakan, saat bekerja di tanah orang, orang tua mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak bisa bertani. Karena itulah, kemudian mereka kembali dan membangun pertanian di Kolhua yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan utama sebagian warga Kolhua.

Daerah yang curam itu menghasilkan padi dan berbagai jenis tanaman lain. Yosep menjelaskan, pertanian telah menghidupi mereka secara turun temurun.

“Bahkan saudara-saudara kami bisa bersekolah sampai Jakarta dari hasil bertani,” ucap Yosep.

Isu pembangunan bendungan mengusik kehidupan petani di Kolhua. Mereka terancam kehilangan lokasi bertani. Selain bertani, warga Kolhua juga memiliki berbagai jenis ternak yang pakannya diambil dari lahan-lahan milik warga. Lamtoro tumbuh subur di daerah tersebut.

Dengan alasan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Kupang, kehidupan warga Kolhua semakin terancam. Rencana pembangunan bendungan itu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rencana pembangunan bendungan Kolhua untuk pemenuhan air baku di Kota Kupang (Kementerian PUPR)

Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, NTT mendapatkan jatah pembangunan 7 bendungan. 3 bendungan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang pada tahun 2018, bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu pada tahun 2019 dan bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka pada tahun 2021.

Selain itu, 3 bendungan lainnya sementara dalam proses pembangunan, yakni bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), bendungan Manikin di Kabupaten Kupang dan bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo. Dan Kolhua merupakan bendungan terakhir yang masuk dalam rencana pembangunan.

Bila dibandingkan dengan pembangunan bendungan lain di NTT, rencana pembangunan bendungan Kolhua adalah yang terlama. Pasalnya, bendungan ini dekat dengan pemukiman, sawah dan ladang masyarakat, sehingga masyarakat juga getol menolak rencana pembangunan tersebut.

Selain itu, warga mengklaim ada makam leluhur etnis Helong yang terancam rencana pembangunan bendungan. Diperkirakan jumlah kuburan yang ada mencapai ribuan sebab itu adalah makam etnis helong. Titik pembangunan yang belum di sampaikan oleh Pemerintah menambah kekhawatiran.

*****

Awal tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR mengatakan rencana konstruksi bendungan Kolhua akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dalam website resmi Kementerian PUPR dijelaskan bahwa studi kelayakan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan studi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan sertifikasi desain.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses pembangunan bendungan ini adalah sosialisasi bagi warga yang akan terkena dampak dari pembangunan. Pemerintah Kota Kupang lalu mengeluarkan surat undangan sosialisasi bagi warga Kelurahan Kolhua.

Undangan tersebut dikeluarkan pada 5 April 2022 oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kota Kupang. Undangan tersebut perihal sosialisasi bendungan Kolhua tanpa merinci poin-poin dari kegiatan tersebut.

Undangan dibagikan oleh pegawai Kelurahan Kolhua tanpa melalui RT dan RW. Ketua Serikat Tani Kolhua, Yosep Bistolen mempertanyakan sikap dari Lurah Kolhua, Silvester Helo yang tidak melibatkan para RT dan RW dalam pembagian undangan tersebut. Terlebih ada RT dan RW yang tidak mendapatkan undangan sosialisasi meski mereka punya lahan yang akan ikut terkena dampak pembangunan.

Sosialisasi dijadwalkan pada 7 April, namun sebagian warga menolak menghadiri undangan tersebut. Warga memilih mendatangi kantor Lurah untuk mengembalikan undangan dan menyampaikan aspirasi mereka menolak rencana pembangunan tersebut.

Yosep menilai Lurah Kolhua terkesan mengabaikan para RT dan RW, para tokoh adat dari 11 marga etnis Helong yang ada di Kolhua. Menurut Yosep, Lurah mengambil keputusan sendiri dalam hal pendataan warga-warga yang akan terdampak.

“Bagi kami, Lurah ini orang yang tidak paham budaya kita orang NTT, khususnya kami suku Helong,” kata Yosep.

Ketua RT 23, RW 7 Kelurahan Kolhua, Abdon Bistolen membenarkan dirinya tidak mengetahui perihal undangan tersebut bahkan tidak diundang sekalipun memiliki lahan. Undangan tersebut dinilai diskriminatif dan bisa menimbulkan perselisihan dalam masyarakat.

“Ada nama-nama yang tidak tercantum (diundang,red), ada nama-nama yang tercantum tapi tidak ada lahan di tempat itu,” kata Abdon.

Hengki Bistolen, Ketua RT 27, RW 8 mengatakan Lurah sepihak dalam mengambil keputusan. Sebagai sesama aparat pemerintahan, RT dan RW tidak pernah mendapatkan informasi soal sosialisasi dimaksud.

“Warga yang beritahu kami. Warga bilang bagaimana Bapak RT tidak dapat undangan kami yang diundang,” kata Hengki mengulang apa yang dikatakan warganya.

Yosep juga menyoroti lokasi sosialisasi tersebut. Menurut Yosep, Pemerintah yang seharusnya mendatangi warga Kolhua di kampung mereka.

Yosep menuding sosialisasi itu hanya kepentingan segelintir orang yang ingin memanipulasi data untuk kepentingan pembangunan bendungan.

Yunus Lisnahak (62), warga kelurahan Kolhua mengatakan, tanah di Kolhua pada kedalaman dua meter mulai berongga. “Seperti terowongan”, kata Yunus.

Ia mengkhawatirkan bahaya pembangunan itu yang bisa menenggelamkan kampungnya. Menurutnya, sudah ada patahan-patahan mulai dari jembatan petuk sejak badai Seroja.

Saat badai itu, sebagian wilayah di bantaran sungai terjadi longsor. Warga khawatir pembangunan bendungan akan menimbulkan longsor.

Aleksius Bistolen, mantan ketua serikat Tani Kolhua mengatakan, longsor yang terjadi menutupi lokasi pertanian milik warga. Menurut Aleksius, komposisi tanah tersebut tidak cocok untuk dibangun bendungan.

“Struktur tanah itu membuat kami ragu (dengan pembangunan bendungan),” kata Aleksius.

Abdon mengatakan, rencana pembangunan bendungan sebaiknya ditiadakan sebab mengusik kehidupan warga. Menurutnya, warga tidak mengingkan adanya bendungan yang berpotensi menghilangkan tempat tinggal dan lahan produktif mereka.

Hengki mengatakan, sekitar 43 Kepala Keluarga dalam RT-nya bisa terdampak pembangunan bendungan tersebut. Ia menyebut, penolakan warga semata-mata mempertahankan hak hidup mereka sebagai petani.

Menurut Hengki, rencana pembangunan bendungan Kolhua untuk pemenuhan air bersih tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yakni membangun bendungan untuk kebutuhan pertanian.

“Kalau untuk pertanian kenapa sawah-sawah kami ditenggelamkan. Dan itu bukan hanya soal sawah-sawah kami, pemukiman kami juga pasti terancam dan kami tidak di sini lagi,” ujar Hengki.

*****

Timbul tenggelamnya isu pembangunan bendungan Kolhua sejak 1993 memicu penolakan keras dari warga. Gelombang penolakan keras terjadi pada 2009. Isu itu lalu reda dan kembali mengusik warga pada 2013.

Setiap kali muncul isu rencana pembangunan bendungan, akan memancing perlawanan dari warga. Mereka dengan tegas menolak rencana tersebut.

Bagi warga, membangun bendungan sama halnya merebut nafas hidup mereka. “Ini piring makan kami,” kata Hengki.

Tahun 2019, muncul wacana pemindahan lokasi pembangunan bendungan Kolhua. Dikutip dari ANTARA, pada akhir Mei 2019, Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat menyebut lokasi bendungan Kolhua akan pindah ke Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan masih dalam kajian.

Namun pada Juni 2021, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maksi Nenabu menyebut tim kementerian PUPR sudah bertemu Gubernur NTT membahas pembangunan bendungan Kolhua dan proses pembangunan itu paling cepat dilakukan akhir 2021 atau awal 2022.

Pemerintah Pusat menetapkan bendungan Kolhua sebagai salah satu program strategis tahun 2022. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi. Namun rencana itu tetap mendapat penolakan dari warga.

Setelah menerima undangan sosialisasi, warga berbondong-bondong mendatangi kantor Lurah Kolhua. Mereka menolak rencana pembangunan tersebut bahkan meminta Lurah Kolhua, Silvester Helo segera dipindahkan. Warga berniat menyegel kantor Lurah, namun dalam proses dialog bersama Camat Maulafa, Hery da Costa pada 11 April 2022 meminta warga untuk tidak melakukan niatnya.

“Kalau begitu silahkan berkantor, tapi yang namanya Silvester Helo tidak boleh berkantor di sini lagi,” kata salah satu warga Kolhua, Maxi Melianus Buifena kepada Camat Maulafa.

Pasca undangan sosialisasi tersebut, warga membangun posko di setiap jalan guna memantau siapa saja yang masuk ke daerah mereka. Menurut Yosep, warga tidak akan membiarkan siapa pun memasuki wilayah mereka dengan rencana membangun bendungan.

“Langkah kita untuk menolak, kita akan duduki lahan,” kata Yosep.

Yosep menjelaskan, warga terus berkumpul, bersatu mempertahankan lahan-lahan mereka. Dan tidak ada niat melepas lahan yang sudah lama diolah itu.

“Memaksakan kami untuk melepaskan tanah kami sama halnya dengan membubarkan Pancasila karena di sana ada hak-hak kami,” kata Yosep.

*****

Pemerintah Kota Kupang bersama Pemerintah Provinsi NTT seperti belum menemukan obat yang manjur guna menengahi rencana pembangunan bendungan Kolhua dan penolakan warga. Belakangan, Pemerintah seperti saling buang tanggungjawab terkait persoalan ini.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) bungkam soal penolakan ini. Satuan Kerja Pembangunan Bendungan I, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Davianto Frangky B. Welkis, ST mengatakan, pihaknya belum bisa banyak berkomentar terkait hal tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Kupang yang lebih berhak menanggapi penolakan ini.

Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore yang ditemui KatongnNTT di ruang kerjanya usai upacara peringatan ulang tahun Kota Kupang, Senin (25/4/2022) menyebut, salah satu sumber air bersih Kota Kupang berasal dari Bendungan Kolhua.

Kendati demikian, Jefri tidak membeberkan langkah yang akan ditempuh terkait penolakan warga Kolhua. Ia menjelaskan, sosialisasi dilakukan karena sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari Gubernur NTT.

“Itu tidak ada urusan dengan kita. Kita itu, hanya tempatnya saja. Itu adalah proyeknya Pemerintah Pusat tidak kaitan dengan Pemerintah Kota Kupang,” ujar Jefri.

Menurutnya, pihaknya hanya membantu Pemerintah Pusat untuk sosialisasi kepada masyarakat. Meski proyek itu akan dinikmati oleh warga Kota Kupang, Jefri mengatakan semua tergantung pada komando dari Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat.

“Kita serahkan pada Pak Gub (Gubernur, red) yang memutuskan itu. Kalau Pak Gub bilang jalan, jalan. Kalau Pak Gub bilang tidak, tidak,” tegas Jefri.

Jefri menilai, penolakan pembangunan bendungan datang dari sebagian kecil masyarakat. Namun lebih banyak masyarakat yang menyetujui proyek tersebut.

Senada dengan Walikota Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahren Foenay mengatakan pihaknya mendengarkan instruksi dari Gubernur. Menurutnya, undangan sosialisasi yang dikeluarkan dirinya atas permintaan pihak BWS NT II. Bahkan lokasi sosialisasi, kata Fahren, diminta oleh BWS.

“Saya juga ingin sosialisasi itu dilakukan di sana (Kolhua), tapi ini permintaan BWS,” kata Fahren.

Ia menyarankan agar menanyakan kepada BWS NT II dan juga Pemerintah Provinsi.

KatongNTT sudah mencoba untuk konfirmasi Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Administrasi Pimpinan, namun belum direspon.

*****

Pembangunan bendungan Kolhua rencananya akan menggunakan lahan seluas 118,86 ha. Lahan tersebut akan digunakan untuk genangan air seluas 69,79 ha, sabuk hijau seluas 28,63 ha, bangunan fasilitas 15,77 ha dan tapak bendungan 4,67 ha.

Denah umum bendungan Kolhua, Kota Kupang (Kementerian PUPR)

Mengutip laporan Kementerian PUPR dalam website resminya 1 Februari 2022, luas daerah aliran sungai (DAS) dari sungai Liliba 22,83 km². Bendungan tersebut akan mendukung kebutuhan air baku di Kota Kupang sebesar 150,55 liter/detik. Kapasitas tampungannya mencapai 6,646 juta m³.

Kementerian PUPR menyebut bendungan tersebut di desain untuk dibangun dengan Tipe Urugan Zonal Inti Tegak dengan tinggi 44 meter dan lebar 10 meter. Bendungan Kolhua juga diproyeksikan untuk dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendali banjir untuk wilayah hilir Kota Kupang dengan mereduksi banjir sebesar 304,53 m3/detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan potensi destinasi perkotaan.

*****

Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang, Yulius Suni mengatakan, idealnya pembangunan bendungan di daerah aliran sungai (DAS) harus mempertimbangkan jenis batuan penopang tebing. Jenis batuan tersebut seperti sandstone atau limestone.

“Lokasi yang memenuhi syarat geoteknik tersebut dapat mengamankan struktur bendungan dari longsor,” kata Yulius.

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia (DIBI) 2020, ada 7 kejadian bencana longsor dari 2008 sampai 2021. Dan jumlah kejadian bencana banjir sebanyak 8 kali terjadi di Kota Kupang. Kejadian longsor terbanyak terjadi di Kelurahan Kolhua, Oebufu, TDM, Liliba terutama di bentaran sungai Petuk – Liliba.

Yulius mengatakan, pemilihan DAS Liliba berarti diperlukan biaya yang lebih tinggi untuk pengamanan tebing sungai. Ia juga menekankan penanganan longsor secara rutin di bagian hulu sungai.

Yulius juga mengkhawatirkan ancaman pengendapan seperti yang terjadi di bendungan Tilong. Ia menjelaskan, berdasarkan studi Dethan dan Pelokilla pada 2014 yang melakukan survei langsung di 3 bendungan di Kota Kupang menunjukkan volume tampungan terancam karena tingginya pengendapan.

Persoalan lainnya yang disoroti Yulius adalah perubahan tataguna lahan di DAS Liliba. Yulius mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozari Sutedjo dan Leo pada 2021 yang menunjukkan penutupan lahan untuk tipe pemukiman meningkat dari 20,39 persen di tahun 2008 menjadi 48,47 persen di tahun 2018. Penurunan semak belukar juga tarjadi dari 19,73 persen tahun 2008 menjadi 0 persen tahun 2018. Ditahun yang sama, penurunan juga terjadi di kawasan hutan sekunder sebesar 5, 31 persen dari tahun 2008 sebesar 15,45 persen.

“Perubahan penutupan lahan tersebut dapat mengganggu kualitas air baku di DAS Liliba. Ini menunjukkan bahwa daya dukung DAS Liliba rendah,” ujar Yulius.

Berbagai persoalan diatas menambah kekhawatiran warga Kolhua akan bahaya yang menanti. Yosep mengatakan tidak ada solusi yang tepat bagi warga Kolhua selain menghentikan rencana pembangunan itu.

“Hapus segala rencana Pemerintah (untuk bangun bendungan) dari pikiran mereka, dan juga hapus segala perencanaan administrasi terkait bendungan supaya kami jangan diganggu lagi. Karena jujur, kami masyarakat Kolhua saat ini 85 persen lebih adalah petani,” tegas Yosep. (Joe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *