Kupang – Kepala sekolah SMP Beringin di Kota Kupang, NTT Suryanti Benu menegaskan sekolahnya masih beroperasi.
Suryanti menanggapi informasi yang beredar yang menyebut sembilan sekolah swasta di Kupang ditutup karena ketiadaan murid, salah satunya SMP Beringin.
Ia mengatakan, walau dengan 20 murid, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
“Saya tegaskan, kami SMP Beringin sampai sekarang masih melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya,” tegas Suryanti kepada KatongNTT.com, Rabu 30 Agustus 2023.
Baca Juga: Dua Sekolah di Kupang Tak Punya Murid Baru, Dampak Kompetisi Tak Sehat?
Ia menyebut, bahkan semasa pandemi Covid-19, SMP Beringin tetap beroperasi.
Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyatakan tentang SMP swasta termasuk SMP Beringin ditutup.
“Sudah masuk tahun ketiga, tidak memiliki siswa sama sekali, terpaksa ditutup karena tidak ada siswa,” ujar Okto Naitboho, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, seperti dilansir dari ntthits.com.
Terdapat sembilan sekolah lainnya yang ditutup, di antaranya SMP Teladan, SMP Sapensia yang tak punya murid selama tiga tahun terakhir. Kemudian SMP Beringin, Sinar Pancasila, PGRI, SMP Tunas Harapan,Tunas Mandiri, Santi Karya, dan SMP Taruna Karya.
Kepala sekolah SMP Teladan, Ratna Dewi pun menegaskan bahwa SMP Teladan masih beroperasi.
Di SMP Teladan, satu murid terlihat membaca buku Prakarya ketika Katongntt menyambangi ke ruang kepala sekolah.
Ratna mengatakan memang benar minim murid, namun bukan berarti sekolah ditutup.
Baca Juga: Kepsek SMAN 9 Tolak Protes Sekolah Swasta
Ratna menepis pernyataan Okto tentang sekolah-sekolah ini tak mampu bersaing sehingga tergeser dengan sendirinya.
“Bukan kami tidak bisa bersaing. Kalau secara akademis memang mungkin kurang, tapi kalau atletis, murid kami sampai mewakili negara ikut lomba di Qatar,” jelasnya.
Winston Rondo, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT kepada KatongNTT mengatakan, sekolah swasta bukan kalah bersaing. Namun sekolah swasta tak diberi kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat.
“Bukan karena urusan mutu dan fasilitas, tapi kehadiran pemerintah dalam menyelenggarakan sistem penerimaan peserta didik baru yang berlebihan ke sekolah negeri harus dibatasi,” kata mantan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT yang membidangi isu pendidikan ini.
Menurut Winston, sistem zonasi yang melampaui areanya jadi salah satu sebab sekolah swasta di Kupang tak mendapat murid.***
