6 June 2023
TTS dan Alor Miliki Desa Sangat Tertinggal Terbanyak
Sorotan

TTS dan Alor Miliki Desa Sangat Tertinggal Terbanyak

Sep 25, 2021

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Alor menjadi kabupaten dengan jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini berdasarkan Indeks Membangun Desa pada Agustus 2021.

Viktor Manek sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT menyampaikan data ini dalam webiner pada Jumat, 24 September 2021.

Webiner diselenggarakan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW dan Ikatan Akuntan Indonesia) wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun pada Agustus 2021, ada lima status desa yaitu desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan desa sangat tertinggal. Total 118 desa berkategori desa sangat tertinggal. Di Alor terdapat 21 desa sangat tertinggal dan TTS ada 29 desa.

Untuk kabupaten yang desanya tidak satupun berkategori sangat tertinggal adalah Kabupaten Flores Timur, Manggarai Timur, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat dan Sumba Tengah.

Untuk NTT sendiri memiliki total 3.026 desa. Dalam status Indeks Desa Membangun 2021 menyebutkan, dari total jumlah desa di NTT, terdapat 1.592 desa berkategori sangat tertinggal, desa berkembang 1.181 desa dan desa maju yaitu 132 desa. Sedangkan untuk desa mandiri hanya terdapat 3 desa yaitu di Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan data itu, tambah Viktor, bisa disimpulkan juga pencapaian Indeks Desa Membangun NTT tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ada pengurangan desa sangat tertinggal dari 151 desa menjadi 118 desa,” kata Viktor.

Pencapaian lainnya asal peningkatan desa mandiri dari sebelumnya 1 desa menjadi 3 desa. Selanjutnya peningkatan desa maju dari 79 desa menjadi 132 desa, peningkatan desa berkembang dari 1.109 desa menjadi 1.181 desa. Dan terjad desa tertinggal dari 1.746 desa menjadi 1.592 desa.

Total penyaluran dana desa untuk 3.026 desa di NTT sebesar Rp. 3,59 triliun. Jumlah ini naik dari tahun lalu 0,08 persen atau Rp. 2 miliar pada tahun sebelumnya Rp. 3,57 triliun.

Sejak Januari 2021 penyaluran dan pengawasan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Sedangkan DPMD NTT menjalankan pembinaan dan pendampingan.

Victor juga menyampaikan berbagai kolaborasi dan sinergi antara DPMD NTT dengan berbagai pihak. Ia mengajak akademisi dan pengusaha membuka wawasan masyarakat desa dan mengurus BUMDes untuk lebih kreatif dalam meningkatkan ekonomi desa. (Ra)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *