UU Narkotika Disebut Korbankan Banyak Buruh Migran Dijerat hukuman Mati

“Pemerintah juga harus segera mengkaji kebijakan lain yang kontradiksi dengan kebijakan TPPO, misalnya Undang-undang Narkotika. Undang-undang ini banyak mengorbankan buruh migran berhadapan dengan hukuman mati.”

Jaringan Tolak Hukuman Mati mengeluarkan pernyataan pers , Senin, 10 Oktober 2022 tentang antara lain soal Undang-Undang Narkotika banyak menjerat buruh migran menghadapi hukuman mati. (Dok.Jaringan Tolak Hukuman Mati)

Jaringan Tolak Hukuman Mati mengeluarkan pernyataan pers , Senin, 10 Oktober 2022 tentang antara lain soal Undang-Undang Narkotika banyak menjerat buruh migran menghadapi hukuman mati. (Dok.Jaringan Tolak Hukuman Mati)

Dari sedikitnya 10 undang-undang yang menerapkan hukuman mati, Undang-Undang Narkotika paling sering digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati.

Jakarta – Jaringan Tolak Hukuman Mati menuntut pemerintah untuk menghapus hukuman mati dari hukum pidana nasional. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia dengan menyelamatkan mereka dari hukuman mati dan eksekusi mati.

Dalam pernyataan pers Jaringan Tolak Hukuman Mati yang diterima KatongNTT pada Selasa, 11 Oktober 2022 menyebutkan, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati, namun hal itu tidak memberikan legitimasi dan dorongan bagi Pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati.

Menurut Jaringan, eksploitasi buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus narkoba membuat mereka menghadapi hukuman mati.

Dalam situasi kompleks ini, Jaringan menilai pemerintah seharusnya konsisten dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Pemerintah juga mensosialisasikannya kepada penegak hukum. Sehingga dalam penanganan kasus buruh migran, terutama buruh migran perempuan memperhatikan unsur-unsur TTPO sejak awal proses hukum.

“Pemerintah juga harus segera mengkaji kebijakan lain yang kontradiksi dengan kebijakan TPPO, misalnya Undang-undang Narkotika. Undang-undang ini banyak mengorbankan buruh migran berhadapan dengan hukuman mati,” kata Jaringan dalam pernyataan pers yang diteken lebih dari 80 lembaga dan individu.

Lebih lanjut Jaringan mendesak Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dengan memberikan perlindungan maksimal untuk buruh migran yang sedang menghadai eksekusi mati. Yakni Mary Jane Veloso dan Merry Utami, dan Tutik.

“Terlebih bagi Mary Jane Veloso untuk diberikan ruang bersaksi atas kasus TPPO yang sedang diperiksa oleh penegak hukum di Filipina,” ujar Jaringan.

Mary Jane Veloso, Merry Utami dan Tutik, menurut Jaringan, merupakan korban human trafficking yang dieksploitasi dan ditipudaya sebagai kurir narkoba yang harus diselamatkan.

Baca Juga: Mariance Kabu, PMI yang Disiksa di Malaysia Surati Jokowi

10 Undang-undang Terapkan Hukuman Mati

Jaringan Tolak Hukuman Mati menyebutkan, sedikitnya ada 10 undang-undang yang menerapkan hukuman mati. Dari jumlah itu, Undang-Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 paling sering digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Reprieve, sepanjang Maret 2020-2021 terdapat 145 terdakwa yang divonis mati. Dari jumlah itu di antaranya 119 terdakwa berasal dari kasus narkotika. Dua terdakwa di antaranya  adalah perempuan. 

Menurut Jaringan, realitas di atas tidak terlepas dari glorifikasi perang narkotika (war on drugs) yang tidak menjawab persoalan. Alih-alih memberikan efek jera, justru angka kejahatan narkotika tidak reda. Bahkan dalih merusak generasi bangsa dan tingkat kematian tinggi yang tidak berbasis pada data dan bukti hanyalah kamuflase. Tujuannya justru untuk melanggengkan praktik hukuman mati dengan tujuan balas dendam.

Dalam kondisi demikian justru semakin tertutup pintu keadilan bagi mereka yang seharusnya mendapat perlindungan seperti yang dialami oleh Mary Jane Veloso  dan Merri Utami yang merupakan buruh migran korban dari sindikat peredaran gelap narkotika. Mereka juga sekaligus korban tindak pidana perdagangan orang.

“Kebijakan mempertahankan hukuman mati yang bias ini pada akhirnya tidak mampu menilai peran maupun kedudukan Mari Jane Veloso dan Merri Utami secara objektif,” tegas Jaringan.

Begitu juga dengan Tutik,  seorang warga negara Indonesia yang dihukum mati di Cina sejak 2011. Potret Tuti merupakan fenomena gunung es. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, jumlah WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri hingga 18 Oktober 2021 sejumlah 206 orang, 39 di antaranya adalah perempuan. Mayoritas WNI terancam pidana mati adalah buruh migran Indonesia.

“Data tersebut sepatutnya menjadi perhatian pemerintah terhadap buruh migran yang saat ini hak hidupnya terancam di luar negeri.” 

Baca juga: Indonesia Jadi Ladang Perekrutan ABK Bergaji Murah

Namun perlu dipahami bahwa perlindungan buruh migran Indonesia terhalang dalam politik diplomasi di tengah Indonesia masih menerapkan hukuman mati. Bahkan dalam Rancangan KUHP versi 4 Juli 2022, Pemerintah masih mempertahankan hukuman mati. Padahal sebagai upaya dekolonisasi, seharusnya hukuman mati harus dihapuskan dalam hukum nasional di Indonesia.

Selain itu, dalam vonis hukuman mati di Indonesia kerap kali menihilkan prinsip fair trial, seperti prinsip kehati-hatian. Yakni bahwa hakim berhak untuk memastikan pendampingan terhadap terdakwa berjalan dengan maksimal, bukan hanya sekadar memberikan putusan semata.

Dalam diskursus terbaru, praktik hukuman mati adalah tindakan penyiksaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan fenomena deret tunggu yang berpengaruh pada tekanan mental dan psikologis yang luar biasa. Ini akibat penundaan yang berkepanjangan terhadap eksekusi mati yang diakumulasi dengan kondisi yang buruk di dalam fasilitas penahanan. *****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *