WALHI NTT Adukan 3 Konflik Agraria ke Kementerian ATR/BPN

WALHI NTT adukan 3 konflik agraria ke Kementerian ATR/BPN (dok. WALHI NTT)

WALHI NTT adukan 3 konflik agraria ke Kementerian ATR/BPN (dok. WALHI NTT)

Kupang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadukan 3 konflik agraria ke Kementerian ATR/BPN. Pengaduan tersebut disampaikan bersama dengan 11 Provinsi lain terkait persoalan yang sama.

Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi saat bertemu Wakil Menteri ATR/BPN mengatakan, pihaknya mengidentifikasi setidaknya ada 3 model konflik agraria di NTT. Ia mengingatkan kembali terkait konflik yang pernah dilaporkan masyarakat bersama WALHI NTT ke Kementerian ATR/BPN.

Umbu menjelaskan, model konflik pertama yakni di sektor pariwisata. Konflik yang terjadi di Sumba Barat itu menewaskan Poroduka. Insiden tembakan polisi yang merenggut nyawa Poroduka itu terjadi di tepi pantai Morasi karena konflik antara masyarakat adat dan PT Sutra Morasi Kharisma.

“Tanah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan ini seharusnya sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar,” kata Umbu dikutip dari laman resmi WALHI NTT.

Umbu mengatakan, konflik agraria di NTT juga terjadi di sektor infrastruktur. Rencana pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo mendapat penolak dari masyarakat.

Yang ketiga, menurut Umbu adalah konflik agraria sektor perkebunan monokultur. Umbu mengambil contoh konflik antara masyarakat adat dan PT Muria Sumba Manis atas lahan seluas 52 ribu hektar. Lahan seluas itu ditujukan untuk pembangunan perkebunan tebu dan memenuhi ambisi menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia timur.

“Masyarakat menolak pembangunan kebun dan pabrik milik Grup Djarum dan Wings karena berada di atas tanah adat,” jelas Umbu.

Baca juga: Walhi NTT Soroti Gagalnya Moratorium Izin Tambang

Ia menegaskan, konflik agraria di NTT tidak terlepas dari konflik antara masyarakat dan korporasi.

“Konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat serta perusahaan dan masyarakat,” kata Umbu.

Kepada KatongNTT, Umbu menyampaikan 3 lokasi konflik yang diadukan ke Kementerian ATR/BPN memiliki luas totalnya sekitar 11 ribu hektar.

Lokasi konflik tersebut yakni Waduk Lambo di Nagekeo, konflik HGU Nangahale di Sikka dan di Sumba Timur terkait perkebunan tebu dan pabrik gula PT. Muria Sumba Manis.

Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni mengatakan akan memperbaiki sistem perekaman data konflik agraria dan laporan masyarakat. Pihaknya akan mendalami untum merespon dan menyelesaikan persoalan konflik agraria di Indonesia.

“Berkaitan dengan laporan yang disampaikan WALHI, kami berharap data dan informasi lengkapnya segera disampaikan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara kolaboratif antara kami dan WALHI, sehingga bermanfaat untuk Indonesia kita,” kata Raja Juli. *****

Baca juga: Walhi Sebut Pengelolaan Sampah Kumpul-Angkut-Buang di Kota Kupang Saatnya Ditinggalkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *