Kupang – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menilai program smart city gagal diterapkan. Ia menilai sumber daya manusia di Kota Kupang menjadi salah satu pemicu gagalnya program tersebut.
Padahal, menurutnya, di awal kepemimpinan dirinya bersama Hermanus Man sebagai Wakil Wali Kota Kupang, mereka punya cita-cita tinggi dalam penerapan smart city. Sayangnya, cita-cita itu tidak tercapai.
Ia menyebut smart city merupakan sebuah program yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk pelayanan publik yang lebih baik. Hal itu dilakukan dengan penggunaan aplikasi qlue.
“Harapan besar kita kerja sama dengan qlue ternyata nol. Orang Kupang bilang nol. Karena apa? Kita punya SDM sendiri ternyata tidak mampu mengikuti apa yang menjadi harapan kita bersama,” kata Jefri dalam kegiatan evaluasi Smart City yang berlangsung di hotel Aston Kupang, Kamis (18/8/2022).
Ia mengatakan, wajar bila terkadang sebagai pemimpin dirinya sepakat dengan sikap Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk langsung menegur para ASN. Sebab harapan yang besar, menurutnya, tidak akan tercapai jika pelaksanaan di lapangan tidak maksimal.
Ia mengakui, penerapan aplikasi qlue di Kota Kupang hanya berjalan tiga bulan. Aplikasi qlue sendiri mulai diterapkan di Kota Kupang pada 2020 lalu.
Meski pada beberapa item smart city, ada perkembangan yang baik, namun Jefri melihat belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Benar-benar memang smart city kita belum jalan secara baik atau secara memadai sesuai harapan kita,” kata Jefri.
Qlue merupakan sebuah aplikasi pelaporan warga yang pertama kali dijalankan di Jakarta. Tujuannya memberikan kemudahan bagi warga untuk berpartisipasi memberikan laporan terkait berbagai persoalan yang ditemui.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton juga menyoroti smart city di Kota Kupang dari sektor pelayanan publik. Aplikasi qlue yang mulanya dimaksudkan sebagai wadah masyarakat menyampaikan laporan, kemudian tidak berjalan.
Menurutnya, program tersebut bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dengan mudah dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kita punya problem di smart city ini, tadi Pak Wali Kota sudah mengakui (penerapan aplikasi) qlue,” ujar Darius.
Darius tidak mengetahui penyebab aplikasi qlue di Kota Kupang tidak berjalan. Namun yang dilihatnya, aplikasi itu kemudian minim pengaduan.
“Mungkin juga secara teknis aplikasi tersebut tidak terlalu aplikatif, tidak mudah digunakan sehingga tidak berjalan lagi. Saya sendiri juga tidak terlalu melihat aplikasi itu lagi,” katanya.
Kendati demikian, Darius berharap OPD di Kota Kupang bisa mengelola pengaduan masyarakat walau tanpa aplikasi qlue. Hal itu agar pemerintah mengetahui persoalan yang sering dikeluhkan warga.
“Biar pemerintah Kota tau apa saja yang paling sering dikeluhkan dan bagaimana memperbaikinya. Respon untuk memperbaikinya itu yang penting,” jelas Darius.(Joe)
