Kupang – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana mengedukasi keluarga dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah untuk mengelola uang yang dikirim dari luar negeri.
Koordinator Perlindungan PMI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, M. Ridho Amrullah, menyampaikan ini dalam Bincang Inklusi.
Diskusi online ini diselenggarakan oleh Migrant Care dan Program INKLUSI yang didukung oleh Pemerintah Australia, Rabu 17 Mei 2023.
Diskusi tersebut bertemakan Dimensi Ekonomi, Keamanan Politik, dan Sosial Budaya Pekerja Migran di ASEAN.
Baca juga : Remitansi PMI NTT via Kantor Pos Capai Rp 107 Miliar Tahun 2022
Ridho di kesempatan itu menyampaikan jumlah remitansi atau uang yang dikirim pekerja migran ke daerah asalnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2022 jumlahnya mencapai hampir 9,71 miliar USD atau naik dari tahun sebelumnya yang 9,16 miliar USD.
Jumlah ini sekitar Rp 136.406.598.000.000 atau Rp 136 triliun bila perhitungan kurs dollar sekitar Rp 14.677.
Remitansi dapat memberikan banyak manfaat baik kepada keluarga, kata Ridho, maupun perekonomian di daerah asal.
Baca juga : BRI Terbuka Berikan Data Remitansi ke BP3MI NTT
“Ini menjadi kontribusi besar ya bagi kehidupan pekerja migran dan perekonomian Indonesia. Kami melihatnya ada beberapa hal seperti untuk kebutuhan sehari-hari. Ini menjadi inti utama dari remitansi,” jelasnya.
Pihaknya akan berbicara dengan beberapa perbankan untuk memberikan program pemberdayaan masyarakat terutama keluarga dari pekerja migran.
Hal ini akan dilakukan agar dapat memanfaatkan uang yang dikirim tidak hanya untuk konsumtif semata.
Ia menambahkan pihak BNI sendiri misalnya telah membagikan kiat untuk berwirausaha dan manajemen uang bagi pekerja migran di luar Indonesia.
Baca juga : Fantastis, Jumlah Remitansi Pekerja Migran NTT Lebih dari Rp 1 Triliun!
Kemenaker menyatakan sektor industri menjadi sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja oleh pemerintah pusat dan daerah melalui program latihan kerja.
“Namun ketika sudah lepas oleh pemerintah setelah pelatihan tetapi belum bisa mandiri,” sebutnya.
Pemerintah sendiri selama ini memberikan program pendampingan kepada yang berpotensi untuk berwirausaha. Namun tidak semua lulusan pelatihan gigih untuk berwirausaha.
“Untuk jiwa berwirausaha di masyarakat kita tidak terlalu besar dan mereka kebanyakan harus bekerja dengan orang,” ungkapnya.
Usaha-usaha yang sudah berjalan akhirnya diintervensi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Intervensi ini untuk meningkatkan kemandirian dari penerima manfaat. *****
