Kupang – Pintu gerbang SMK Stikes Kesehatan di kawasan Liliba, Kota Kupang digembok pada Selasa pagi, 25 Juli 2023. Tak seorang murid pun terlihat di area sekolah. Sepi.
Ini pekan pertama murid- murid baru mengikuti kegiatan belajar di sekolah mereka di tahun ajaran 2023-2024.
Berdasarkan data Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), SMK Kesehatan termasuk sekolah yang belum mendapat siswa baru di tahun ajaran 2023/2024.
“Itu bisa-bisa juga akan ditutup (sekolahnya) karena dari tahun ke tahun muridnya sedikit,” kata Winston Rondo, Kepala BMPS NTT kepada KatongNTT.com.
Keadaan serupa juga terjadi di SMA Teladan yang berlokasi di Maulafa. Sekolah yang dibangun pada 1969, belum mendapat murid baru.
Ruang kelas 1 di SMA Teladan tertutup. Kursi-kursi dalam ruangan masih berantakan.
Tak ada kegiatan penyambutan murid baru atau masa pengenalan sekolah kepada murid baru seperti sekolah-sekolah lainnya.
“Ada satu yang sudah datang daftar, tapi kemudian tidak datang antar berkas. Itu pasti sudah lari ke (sekolah) negeri itu,” kata Ratna Dewi, Kepala Sekolah SMA Teladan.
Baca Juga: Carut Marut PPDB di Kupang, 22 Sekolah Swasta Minim Murid Baru
Ratna menilai situasi ini sebagai ketidaktegasan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dalam mengawasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri.
Menurutnya, banyak sekolah negeri menerima lebih dari kuota yang telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor 421/523/Pk2.2/2023 terkait jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Jumlah rombel pada SMA/SMK Negeri ditetapkan sebanyak 213 rombel yang bisa menampung 7.090 calon peserta didik baru.
Sedangkan untuk SMA/SMK Swasta sebanyak 157 rombel. Kuota murid bisa mencapai 5.526 orang, dengan satu rombel diisi minimum 15 orang dan maksimal 36 orang.
“Kalau mereka terima lebih begitu, kami swasta ini mau dapat apa sudah?” sesal Ratna.
Ia menyayangkan hal ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Jika ini terus dibiarkan, Ratna menyebut ada sekitar 18 sekolah swasta yang sudah diambang tutup.
“Kalau 18 sekolah ini tutup, guru-gurunya mau dikemanakan? Pengangguran bertambah lagi,” kata Ratna.
Ratna sebagai pemilik sekaligus pemimpin SMA Teladan bahkan sudah menggratiskan biaya pendaftaran di sekolahnya. Sudah menurunkan biaya SPP menjadi Rp100 ribu per bulan. Namun masih tetap tak mampu menarik banyak murid.
Baca Juga: Awal Mula Bocah SD di Kupang Bawa Pistol Rakitan ke Sekolah
Jika tak punya murid baru, dipastikan data sekolahnya tak diterima di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Imbasnya ke gaji guru tak bisa dibayar, sarana prasaran tak bisa dibeli, dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang didapat dipastikan kurang, serta tunjangan sertifikasi guru dikurangi.
Minimnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta disebut Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton disebabkan kualitas pendidikan yang ditawarkan sekolah swasta tidak semuanya setara seperti di sekolah negeri.
“Kalau sekolah dengan kualitas pendidikan yang bagus pasti diminati. Kalau mereka merasa bahwa sekolah-sekolah swasta kualitasnya kurang bagus ya mereka tidak mau,” kata Darius saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 24 Juli 2023.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas suatu sekolah adalah dari mutu guru yang ada. Namun, guru-guru yang berkompeten yang bisa diukur ketika ia lolos Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), semuanya akan ditarik untuk mengajar di sekolah negeri. Ini jadi satu hal yang dikritisi BMPS.
“Jadi guru-guru di swasta, tes PNS mereka lolos, mereka lalu ditempatkan di sekolah negeri. Ya bagaimana dengan swasta?” sesal Winston.
Senada dengan yang dikatakan Winston, Ratna meminta pemerintah untuk guru-guru yang telah lolos PNS maupun PPPK ditempatkan juga ke sekolah-sekolah swasta. Hal ini agar mutu sekolah di NTT, baik itu negeri maupun swasta sama-sama berimbang.
Ratna ingat benar di awal ia dan suaminya membangun sekolah ini. Tujuannya hanya untuk membantu memberi ilmu pengetahuan pada anak-anak. Kala itu jumlah sekolah masih minim. Sehingga terbesit di pikiran mereka untuk membangun sekolah.
Di 1999 ketika krisis Timor Timur Terjadi, SMA Teladan menerima lebih dari 500 siswa.
“Tujuannya ya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jangan sampai mereka tidak sekolah. Kemudian sudah ada sekolah negeri, kami masih juga dapat murid. Tapi tahun-tahun terakhir ini sudah mulai kurang,” cerita Ratna.
Baca Juga: Ombudsman NTT Ingatkan Pungutan Sekolah Harus Sesuai Peraturan
Winston dalam catatan kritis BMPS yang diterima KatongNTT menyebut, sekolah negeri maupun swasta sesungguhnya punya satu tujuan yang sama. Yaitu untuk mencerdaskan dan mengubah seseorang menjadi lebih baik.
Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang kuasa hendaknya mengatur arena kompetisi yang sehat antar sekolah negeri dengan sekolah swasta. Sehingga keduanya punya kesempatan yang seimbang. ***
