Kupang – Dari 43 sekolah swasta yang terdata, setidaknya ada 22 Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang murid barunya tak mencapai jumlah minimum rombongan belajar (rombel).
Hal ini disampaikan ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) NTT, Winston Rondo di ruang kerjanya pada 24/07/2023.
Winston menjelaskan, keadaan ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.
“Beberapa sekolah bahkan menuju kepunahan karena dari tahun ke tahun selalu berkurang muridnya,” ujarnya.
Menurut Winston, hal ini bisa terjadi karena imbas dari lemahnya kebijakan dinas pendidikan dalam mengontrol Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri.
Pemerintah cenderung lebih fokus pada sekolah negeri dan acuh pada eksistensi sekolah swasta.
Winston menyebut, pemerintah gagal sebagai regulator untuk mengatur arena kompetisi yang sehat antar sekolah negeri dengan sekolah swasta.
Baca Juga: Memotret Ironi Sekolah Swadaya Orang Tua dan Guru di Kabupaten Kupang
Berdasar pada keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor 421/523/Pk2.2/2023, jumlah rombel pada SMA/SMK Negeri sebanyak 213 rombel yang bisa menampung 7.090 calon peserta didik baru.
Untuk jumlah rombel pada SMA/SMK Swasta sebanyak 157 rombel dengan kuota murid mencapai 5.526 orang.
Satu rombel diisi minimum 15 orang dan maksimal 36 orang.
“Temuan menarik kami di dinas, ternyata alumni dari 60 SMP Negeri di kota Kupang tahun ini sebanyak 6.917 siswa. Dari kuota yang ada, sekolah negeri bisa ambil semua,” kata Winston.
Hal ini membuat kesempatan sekolah swasta untuk mendapat murid kian menipis. BMPS meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan yang ada untuk memberi peluang yang seimbang antara sekolah negeri dengan swasta.
Hingga 6 Juli 2023, data BMPS mencatat baru 18.37% (1.015 orang) calon peserta didik baru mendaftar di sekolah swasta.
“Baru SMAK Giovani yang kuotanya sudah terpenuhi. Yang lain masih kurang,” ungkapnya.
Winston menyebut keberadaan makelar/calo masih jadi PR besar agar murid yang diterima di sekolah negeri tak berlebih.
Kegiatan belajar mengajar yang dibagi dua (sekolah pagi dan sekolah siang) jadi bukti sekolah secara infrastruktur tak memumpuni namun masih memaksa untuk menerima banyak siswa.
Lalu sebenarnya apa yang dikejar? Winston menyatakan pendidikan dijadikan panggung bisnis oleh berbagai pihak.
Adanya dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang didapat disesuaikan dengan jumlah siswa di satu sekolah, disebut Winston sebagai penyebab banyak sekolah menerima murid secara masif.
“Pada waktu lalu di satu SMA, dia terima 3000 siswa. Itu kalau kali Rp1,5 juta dana bos itu Rp4,5 miliar. Uang komite Rp50 ribu saja Rp1,5 miliar,” jelasnya.
Baca Juga: Ombudsman NTT Ingatkan Pungutan Sekolah Harus Sesuai Peraturan
Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 24 Juli 2023 mengingatkan, para aparat di Dinas Pendidikan untuk tegas memantau sekolah-sekolah yang melanggar peraturan yang ada. Sekolah negeri harus mematuhi jumlah rombel yang sudah ditetapkan agar kapasitasnya tak berlebih.
“Rombel di sekolah negeri jangan dibikin per shift-shift. Maksudnya sekolah pagi, siang, sore. Jadi sekolah swasta pun bisa kebagian,” katanya.
Hingga kini sebutnya sekolah negeri memang masih menjadi pilihan banyak masyarakat. Selain disebut lebih murah, dikatakan kualitasnya pun lebih baik.
“Untuk itu, sekolah swasta pun harus perbaiki kualitasnya. Kualitasnya harus sama dengan sekolah negeri,”
Menanggapi ini, Winston menjawab sesungguhnya mutu pendidikan di sekolah swasta maupun negeri tak jauh berbeda. Keberadaan siswa yang membludak di satu sekolah namun tak punya ruangan kelas yang cukup memungkinkan gedung seperti aula, perpustakan jadi alternatif untuk jadi ruang kelas.
Pembagian kelas pagi dan siang membuat pembelajaran pun tak optimal karena di sekolah siang hanya berlangsung 4-5 jam saja.
“Sarana prasarana dan guru pun tak bertambah. Jadi sebenarnya mutu sekolah negeri pun jauh lebih buruk karena dia macam pabrik saja,” ungkap mantan ketua komisi 5 DPRD Provinsi NTT ini.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sekolah Naik 3 Tahun Terakhir
Segala upaya sekolah swasta untuk tetap eksis telah dilakukan. Mulai dari menurunkan biaya awal pendaftaran hingga Rp25 ribu, biaya SPP dari Rp450 ribu menjadi Rp150 ribu. Namun masih juga sepi peminat.
Jika sekolah tak punya murid, maka otomatis nasib 123 guru di sekolah swasta jadi tak menentu. Gaji guru tak bisa dibayar, sarana prasaran tak bisa dibeli, pun dana BOS yang didapat dipastikan kurang.
“Kalau batas minimum rombel 15 (siswa) itu tak dicapai, itu berarti tidak bisa menyelenggarakan pendidikan. Dapodik tidak bisa terima. Tahun depan itu tunjangan sertifikasi guru dikurangi,” jelasnya.
BMPS menyatakan pihak sekolah negeri harus penuhi ketentuan juknis yang berlaku. Dinas Pendidikan pun diharapkan menetapkan kuota calon peserta didik berdasar pada data hasil analisis jumlah sekolah pendukung beserta jumlah siswanya.
Juga pihak sekolah negeri harus berani menolak diintervensi dari pihak luar. Seperti banyak orang tua yang mendesak anaknya harus masuk sekolah negeri walaupun sudah diberitahu tak ada lagi ruangan.
“Lalu dengan alasan rasa kemanusiaan, mereka terima. Lalu kami sekolah swasta yang tidak ada murid ini mau pakai rasa kemanusiaan yang mana?” pungkasnya. ***
