Jakarta – Berbagai upaya dan mitigasi untuk mengantisipasi bencana kekeringan harus terus dilakukan dari pusat hingga ke daerah. Sinergi berbagai elemen pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan.
Sekretaris Badan Penanggulan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan Alvian Feoh menjelaskan sejumlah informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi peringatan bersama. Para pihak yang terkait dalam pencegahan dan mitigasi harus terus bersinergi untuk meminimalisir dampak bencana. “Saat ini sudah memasuki puncak kekeringan dan beberapa daerah sudah terdampak. Kolaborasi dan antisipasi bersama sangat diperlukan, terutama daerah-daerah yang paling rawan,” ujar Alvian di Jakarta, Minggu (22/10/2023).
Baca : Kekeringan, Stunting, dan Opor Singkong
Dikatakan, antisipasi yang dilakukan jangan sampai hanya bersifat reaktif dan karitatif semata. Namun, perlu strategi khusus karena kekeringan dan perubahan iklim akan terus terjadi.
Pekan lalu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta masyarakat luas bersiap karena Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman kekeringan lebih panjang dan kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Kekeringan dipicu fenomena El Nino moderat sejak Juli 2023 lalu. Berdasarkan data BMKG, kekeringan yang terjadi saat ini telah menyebabkan penurunan debit air di beberapa sungai dan waduk di Indonesia.
Baca : Kemarau Landa NTT, Budidaya Singkong Jadi Pilihan Atasi Krisis Pangan
“Hal ini berdampak pada berkurangnya pasokan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ini merupakan peringatan bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah mitigasi krisis air,” katanya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).
Dikatakan, sinergi dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi krisis air, baik pemerintah, swasta, masyarakat, hingga organisasi internasional.
“Persoalan ini sangat kompleks, bukan karena hanya satu sebab dan hanya satu negara, tapi terlibat keterkaitan berbagai elemen. Jadi kita harus gotong-royong,” ujar Dwikorita.
Baca : Perempuan NTT Dalam Bayang-bayang Bencana Ekologis
Seperti diketahui, sebagian besar wilayah Indonesia tengah menghadapi kekeringan dan kemarau panjang, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa daerah mengalami krisis air sehingga berpotensi terjadi bencana, termasuk kelaparan karena gagal panen.
Salah satu upaya antisipasi jangka pendek adalah menjaga ketersediaan pangan melalui cadangan beras pemerintah (CBP). Setiap kabupaten/kota di NTT memiliki beras bantuan pangan CBP untuk membantu warga yang kekurangan pangan sebagai dampak kekeringan.
“Apabila terjadi kekurangan pangan yang dialami warga sebagai dampak kekeringan maka pemerintah kabupaten/kota di NTT bisa menggunakan bantuan pangan CBP yang telah dialokasikan 100 ton,” kata Kepala Dinas Sosial NTT Yosef Rasi, Sabtu (21/10/2023).
CBP 100 ton, seperti ditulis Antara, menjadi kewenangan bupati dan wali kota untuk membantu warga yang terdampak bencana kekeringan.
Baca : Kekeringan, Harga Beras Naik, dan Tanam Singkong
Alvian memberi apresiasi atas upaya berbagai instansi dan elemen masyarakat tersebut. Sejalan dengan semangat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan awal Oktober lalu yang terus mendengungkan kedaulatan pangan, maka ketersediaan pangan lokal juga harus dioptimalkan. “Apalagi masyarakat sudah punya kearifan lokal yang perlu terus ditingkatkan dalam semangat gotong royong,” ujar pria kelahiran Flores, NTT ini. [Anto]
