Kupang – Perempuan jadi pihak paling terdampak dalam bencana ekologis yang makin mengancam kehidupan manusia saat ini.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT, Umbu Wulang Paranggi menyebut, sekarang ini NTT menjadi target investasi skala besar negara. Di antaranya pariwisata berbasis industri, kehutanan dan perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur atau proyek strategi nasional.
“Indonesia Timur jadi salah satu tujuan investasi skala besar. Penjarahan ada di Indonesia Timur bahkan sudah ada sejak masa kolonial. Cerita ini tentu akan memperparah keadaan NTT,” ujar Umbu dalam diskusi publik Bencana Ekologi & Solusi Menuju NTT yang Lebih Baik, yang dilaksanakan Walhi NTT dan Jatam pada Selasa, 19/09/2023.
Kondisi ini kata Umbu, meningkatkan bencana ekologis (bencana yang terjadi dengan campur tangan manusia) yang mengacaukan hidup mereka kaum rentan. Yaitu perempuan, masyarakat adat, kaum disabilitas, dan anak-anak.
Baca Juga: Walhi Temukan Sampah B3 Dua Rumah Sakit di TPA Alak
Di kesempatan yang sama, ketua Solidaritas Perempuan NTT menyatakan, dalam bencana ekologis yang terus terjadi, perempuan paling terkena dampak atas hal ini.
Perempuan yang diberi tanggung jawab oleh kehidupan sosial dan negara, serta tuntutan budaya patriarki, menempatkan perempuan pada peran-peran domestik.
Oleh karena itu perempuan diberi tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan di atas meja makan.
Perempuan pun diberi tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sanitasi keluarga.
“Sehingga ketika perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya alam, di saat itulah perempuan mengalami penindasan,” ujar Linda.
Perempuan sejatinya berdaulat dalam melakukan akses dan kontrol pada sumber daya alam yang ada.
Kehadiran investasi skala besar yang mengambil apa yang ada di alam secara berlebih, secara tidak langsung merenggut wewenang perempuan atas alam.
Perempuan-perempuan Pubabu di TTS, di Bendungan Kolhua, dan di Poco Leok, Flores yang berada di garda depan dalam menolak pelbagai proyek besar negara, jadi bukti jika ruang kreasi mereka sudah terancam.
Baca Juga: Menakar Potensi Bencana Pembangunan Bendungan Kolhua
Tiba-tiba membuat program, tiba-tiba memberi izin pada investor tanpa melibatkan perempuan akar rumput. Berujung mencekal teriakan penolakan perempuan, jadi fakta miris keberpihakan negara yang bukan pada mereka yang sesungguhnya jadi penjaga dan pelindung alam sejak dulu.
Linda mempertanyakan atas setiap rencana-rencana besar negara yang akan menggarap banyak sumber daya alam di NTT.
Apakah perempuan akar rumput dilibatkan? Apakah kepentingan mereka dinomor satukan atau hanya kepentingan segelintir orang yang jadi tujuan utama?
“Di Kolhua ada cerita yang mungkin anak kecil dengar juga dia tertawa. Ketika orang datang dan melobi untuk membuat bendungan, mereka bilang begini. ’Daripada kamu bertani, lebih baik kami bangun bendungan, kemudian kalian bisa buka kios,’ cerita Linda.
Ia mengatakan, selain merampas kedaulatan perempuan akan alam, mereka pun mencoba menawarkan produk kapitalis yang sejatinya jauh dari jati diri masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Food Estate Sumba Tengah Diklaim Berhasil, DPR Usul Pansus Selidiki Data Palsu
Masyarakat dibuat percaya akan apa yang mereka punya adalah baik, dan yang masyarakat punya adalah kurang baik.
Praktik ini sebutnya sudah berlangsung lama. Misalnya penanaman pemahaman jika orang kaya adalah yang makan beras. Singkong, jagung, dan kacang-kacangan yang ditanam masyarakat jadi tak berarti dan tak difokuskan untuk dikembangkan.
“Kita tanam ubi, jagung, pisang itu lebih produktif di NTT. Tapi kita kemudian dianggap miskin karena kita tidak punya beras. Lagi-lagi orang datang bicarakan food estate tentang kedaulatan pangan. Tapi sebenarnya kita meminggirkan pengalaman dan pengetahuan lokal perempuan akar rumput,” ujarnya.
Untuk itu, Linda mengatakan negara perlu melibatkan perempuan dalam pengambilan-pengambilan kebijakan terkait analisis dampak lingkungan ketika hendak terjadi pembangunan di satu daerah.
Hal ini Karena berdampak pada ruang hidup perempuan, pada kedaulatan perempuan atas pangan, serta pada kedaulatan dan kontrol perempuan atas air dan tanah.*****
