Jakarta – Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta menggelar diskusi tentang pariwisata dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kontribusi pengembangan wisata perlu lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dosen Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional UPH Dr Amelia Joan Ribka Liwe dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/12/2023) mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud pengabdian mahasiswa pasca sarjana dan dosen Program Hubungan Internasional (HI) kepada masyarakat, khususnya masyarakat NTT.
Baca : NTT Terima 143 Jenazah PMI Menjelang Akhir 2023
Diskusi yang digelar Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi Magister HI itu juga mengajak mitra dari Pusat Studi G20 Indonesia Universitas Pelita Harapan, Insan Keluarga Besar Sumba (IKBS), Komunitas Perempuan Manggarai (KPM), dan pihak Plaza Semanggi sebagai tuan rumah pada Sabtu (16/12/2023). Hadir sebagai narasumber, di antaranya Guru Besar HI UPH Prof Aleksius Jemadu, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi, Fransiskus Xaverius Tegus, dan Gabriel Sola selaku Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia.
Baca : Kekejaman Berulang Dialami PMI NTT, Naomi: Saya Tidak Digaji 9 Tahun
Menurut Amalia, pihaknya merancang kegiatan tersebut untuk bertukar pikiran pada dua isu utama, yakni pariwisata dan perdagangan orang. Apalagi, masyarakat lokal sering termajinalkan dalam setiap proses pembangunan nasional.
“Berdasarkan penelitian kami, hal penting bagi komunitas di NTT adalah pariwisata dan perdagangan manusia, maka dari itu kami mengajak untuk turut bertukar pikiran pada dua isu utama yang diangkat saat ini,” kata dia.
Baca : 3 Ribu PMI NTT Bakal Ikuti Pemilu 2024 di Tawau Malaysia
Dikatakan, pihaknya berupaya mengajak warga lokal untuk menghadapi globalisasi sebagai aktor, bukan sebagai penderita. Untuk itu, UPH berkomitmen turut serta mendukung program pencegahan perdagangan orang ke luar negeri.
Gabriel memberi apresiasi atas upaya yang dilakukan UPH dan mendorong agar kontribusi pengembangan wisata di NTT mempunyai dampak yang lebih nyata. Jadi, pembangunan wisata yang begitu pesat seharusnya berkorelasi langsung dalam pencegahan TPPO.
“Jangan sampai investasi wisata di NTT malah tenaga kerja dari luar yang diprioritaskan dengan alasan kompetensi. Justru, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus dilakukan,” ujarnya.
Baca: Maria Loka Dampingi Korban Kekerasan di Lembata Dipicu Kisah Tragis Keponakan
Dia mengakui ada juga pengembangan wisata yang berbasis SDM lokal, namun belum menjadi sebuah kebijakan prioritas. Untuk itu, perlu dilakukan semacam audit dan kajian ulang agar diketahui sejauh mana kontribusi investasi wisata di NTT dalam mencegah TPPO. [Anto]
