Kupang – Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Papua menjadi daerah dengan realisasi bantuan pangan beras terendah menurut data Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi BAPANAS, Nyoto Swignyo, mengatakan penyaluran bantuan pangan di NTT baru 16,39 persen.
Daerah lainnya yang rendah penyaluran yaitu Papua Barat Daya baru 16,96 persen; DKI Jakarta 12,90 persen; Papua Tengah 9,23 persen; Papua Barat 6,79 persen; Papua Pegunungan baru 3,72 persen; dan Papua Selatan 0,31 persen.
Baca juga: Akhir Februari, NTT Baru Dapat 19 Persen Bantuan Beras
Lambatnya penyaluran ini akibat kendala verifikasi dan validasi (verval) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang masih salah atau belum tepat.
“Adanya kendala verifikasi dan validasi data P3KE yang masih dispute antara Bulog, dinas pangan provinsi dan bapeda provinsi,” tukasnya saat rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat ini ditayangkan via YouTube Kemendagri, Senin 26 Februari 2024.
Dispute atau selisih data ini misalnya NIK yang tidak lengkap, tidak adanya alamat penerima, atau kesalahan data lainnya. Rincian data ini yang perlu verval lagi.
Baca juga: Prediksi Kementan, Harga Beras Tetap Mahal Jelang Masa Panen
BAPANAS juga sudah menyarankan pemerintah daerah agar berupaya mempercepat proses verval. Rekomendasi ini sudah disampaikan sejak sebelum pemilu
Pada 3 Februari lalu, sebelum pemilu, penyaluran bantuan pangan ke NTT masih 4,07 persen dan Papua Barat 8,25 persen. Sedangkan daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Papua Pegunungan dan Papua Selatan 0 persen.
Padahal penyaluran bantuan pangan beras ini harusnya sudah mulai Januari. Bantuan pangan beras ini pun sudah 38,2 persen atau 252 ribu ton pada Januari untuk seluruh Indonesia.
Baca juga :Bulog Pasok 5000 Ton, Beras di NTT Tetap Mahal
Menurut dia bantuan pangan ini efektif menahan laju inflasi beras dari 0,7 persen di bulan Maret menjadi 0,02 di bulan Mei 2023. Periode itu adalah penyaluran bantuan pangan tahap pertama. Begitu pun pada tahap kedua, dari 5,61 persen di September menjadi 0,48 persen di Desember.
“Oleh karenanya diharapkan penyaluran bantuan pangan pada 2024 dapat diteruskan dan dipercepat untuk menekan laju inflasi pangan khususnya yang berasal dari komoditas beras,” tukasnya. ****
