Jakarta – Sebagian besar penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ditempatkan ke Malaysia dan Timur Tengah. Padahal, lapangan kerja di Australia masih sangat terbuka sehingga pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya perlu mengoptimalkan potensi tersebut.
Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Sola mendorong berbagai upaya agar penempatan PMI ke Australia semakin ditingkatkan. Namun, mekanisme dan kompetensi dari calon PMI harus diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan negara yang berbatasan dengan NTT, NTB, Maluku, serta sejumlah provinsi di Papua.
Baca : Polres Rote Tangkap Buron Penyelundup Warga India ke Australia
“Memang kuota pengiriman masih terbatas dan kompetensi perlu ditingkatkan. Ini harus menjadi pemicu semua pihak dalam mendorong potensi tersebut. Semua harus prosedural dan sesuai kebutuhan lapangan kerja yang disediakan,” jelas Gabriel kepada KatongNTT.com, Selasa (5/9/2023).
Sejumlah laporan koresponden KatongNTT.com di Sydney dan Melbourne menyebutkan banyak pekerjaan yang bisa diisi PMI asal Indonesia. Saat ini, tenaga kerja di Australia sebagian besar diisi PMI asal Vietnam, Thailand, China dan beberapa negara Pasifik lainnya.
Baca : Tenaga Kerja NTT Terbuka untuk Australia, Kenapa Melulu ke Malaysia?
Namun, prosedur dan kompetensi PMI harus sesuai dengan kebutuhan karena Australia terkenal cukup ketat dalam penerimaan tenaga kerja.
Gabriel menambahkan upaya tersebut juga mencegah pengiriman PMI nonprosedural yang biasanya menggunakan NTT atau NTB sebagai transit sebelum berlayar secara ilegal ke Australia Utara. “Berbagai pihak, terutama pemerintah pusat hingga daerah harus berupaya untuk mengisi peluang tersebut. Ini tidak mudah tapi harus dilakukan,” tegas Gabriel.
Di tingkat pemerintah, dikabarkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tercatat pernah melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Skills and Training of Australia, Hon Brendan O’Connor. Keduanya membahas sejumlah kerja sama bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Australia di sela-sela pelaksanaan The 17th Asia Pacific Regional Meeting (APRM) of The ILO di Singapura, Rabu (7/12/2022) lalu.
Baca : Australia Jadikan Pulau Pasir Area Konservasi, Sandiaga Uno dan Kemenlu Beda Suara
Dalam pertemuan tersebut, Ida mengatakan Indonesia dan Australia memiliki jalinan kerja sama dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Adapun kerja sama di bidang Ketenagakerjaan dalam skema IA-CEPA, Indonesia dan Australia telah memiliki Nota Kesepahaman tentang Pelatihan Berbasis Tempat Kerja (MoU on Workplace based Training) dan Nota Kesepahaman tentang Proyek Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan (MoU on Skills Development Exchange Pilot Project). Namun, perkembangan MoU ini sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 dan perubahan kepemimpinan di Australia.
Sementara itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dikabarkan menjalin kerja sama dengan International Working Group Australia Pty Ltd (IWG Australia). Dalam laman bp2mi.go.id disebutkan pertemuan dilakukan di Kantor BP2MI Jakarta, Selasa (28/3/2023) lalu.
Chief Executive Officer IWG Australia Alan J. Gerungan menyampaikan tujuan dari IWG Australia ke BP2MI adalah untuk bertukar pikiran terkait peluang penempatan PMI terampil dan terdidik (skilled workers) menuju Australia. Kondisi industri hospitality di Australia sedang dalam bangkit kembali pasca pandemi Covid-19. Tetapi puluhan bahkan ratusan sektor perhotelan, restoran, dan klub, banyak yang tutup kembali karena kekurangan tenaga kerja.
“Dari 450 ribu tenaga kerja, 153 ribu pekerja migran sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi industri hospitality di Australia. Pada sektor hotel saja, ada 40 jenis pekerjaan yang dibutuhkan seperti gardening, housekeeping, cook, dan sebagainya,” ujarnya. [Anto]
