Banyak Desa di 3 Kabupaten Ini Belum Dialiri Listrik
Kupang – Masih banyak desa di 3 kabupaten di Provinsi NTT ini belum dialiri listrik berdasarkan rasio desa berlistrik (RDB). General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) PLN NTT, Fintje Lumembang, menyebut 3 kabupaten itu ialah Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur.
Ketiga kabupaten ini memiliki rasio RDB rendah dibandingkan wilayah lain di NTT.
“Ada beberapa kabupaten yang rasio desa berlistriknya itu masih rendah. Kita upayakan untuk menjadi prioritas kita. Daerah yang masih rendah di TTS (Timor Tengah Selatan), Sumba Barat Daya, kemudian Manggarai Timur,” kata Fintje pada Senin 6 Februari 2023.
Fintje yang saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPRD NTT menyebut 3 kabupaten dengan RDB rendah ini nantinya menjadi prioritas PLN. Menurut dia, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pembukaan jaringan baru sehingga pihaknya meminta dukungan daerah.
Baca juga: 300 Desa di NTT Belum Dialiri Listrik PLN
Jaringan baru yang akan dibuka ini akan mencakup 196 desa dengan 154 dusun. Lokasinya meliputi seluruh desa di berbagai kabupaten di NTT yang belum berlistrik.
Sementara untuk rasio elektrifikasi (RE) di NTT sampai dengan Desember 2022 sudah 92,71 persen. PLN pada 2023 ini menargetkan rasio elektrifikasi di NTT meningkat menjadi 95,15 persen. PLN optimistik dengan target ini walaupun tantangannya semakin berat.
“Rasio elektrifikasi bagaimana kita meningkatkannya, juga melayani masyarakat yang sudah ada jaringan. Dan membangun jaringan atau menyiapkan supplai di daerah-daerah yang masih terisolir dan sulit dijangkau oleh jaringan PLN,” urai Fintje.
Secara umum, daerah-daerah yang belum berlistrik ini jangkauannya jauh dari lokasinya yang terdapat jaringan-jaringan eksisting.
“Kemudian secara geografis semakin berat nantinya untuk dilewati,” lanjutnya.
Baca juga: PLN Bangun Anjungan Listrik Mandiri Pertama di NTT, Ini Manfaatnya
Banyaknya jaringan yang dibangun juga melewati kawasan hutan. Sehingga PLN perlu bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat karena adanya aturan-aturan pemanfaatan hutan.
“PLN harus koordinasi mengurus izin penarikan jaringan baru,” ujar Fintje.
Ia menyebut saat ini untuk izin melewati kawasan hutan paling banyak ditemui di daerah Flores. Untuk itu pihaknya berkoordinasi terkait percepatannya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT. Koordinasi ini meliputi izin upaya pengelolaan lingkungan.
“Disampaikan dinas tadi bisa dipercepat pengurusannya,” pungkas Fintje. (Putra Bali Mula)
