Jakarta – Sejak beberapa dekade silam, Laut Timor memang menyimpan sejumlah tanda tanya bagi Indonesia. Kawasan perairan yang menghubungkan Indonesia-Timor Leste-Australia ini memerlukan perhatian serius karena terkait kedaulatan negara.
Setelah ramai soal Pulau Pasir, rupanya masih ada pencemaran Laut Timor dalam Tragedi Montara pada tahun 2009 lalu belum menemukan titik terang.
Informasi yang diterima KatongNTT.com menyebutkan, besok (24/11/2022) ada agenda Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait Laut Timor. Hal ini sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian tumpahan minyak 13 tahun silam.
Baca juga: Saksi Tragedi Montara 2009 Meninggal, Nasib 15.000 Nelayan Makin Kabur
Ferdi Tanoni yang selama ini aktif melakukan advokasi terkait Laut Timor membenarkan soal agenda tersebut. Pembahasan di Kemenko Marinves itu lebih banyak terkait mencari solusi atas pencemaran di kilang minyak Montara. Kilang minyak ini milik badan usaha milik negara (BUMN) Thailand.
“Besok ada pembahasan soal pencemaran yang dilakukan oleh PTTEP dan hasil advokasi yang selama ini dilakukan melalui Pengadilan Federal Australia,” ujar Ferdi kepada KatongNTT.com, Rabu (23/11/2022).
Ketika ditanya soal Pulau Pasir, Ferdi mengatakan hal itu tidak dibahas secara langsung. Hal ini karena tim yang diundang nanti lebih berkompetensi soal tindak lanjut pencemaran tersebut.
Meskipun dia tidak menampik bahwa semua persoalan di Laut Timor harus dibahas tuntas oleh pemerintah RI, termasuk dengan Pulau Pasir.
Baca juga: Selain Sandiaga, Jacob Nuwa Wea Pernah “Ngotot” Soal Pulau Pasir
Seperti diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pernah mengklaim Pulau Pasir adalah milik Indonesia. Sehingga setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.
“Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan. Apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!” ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10/2022).
Tidak berapa lama, Kementerian Luar Negeri membantah pernyataan Sandiaga Uno dan menyatakan gugusan Pulau Pasir bukanlah bagian dari wilayah Indonesia.
Letak Pulau Pasir tidak terlalu jauh dari kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat yang meledak pada 21 Agustus 2009 lalu. Tumpahan minyak tersebut terdeteksi hingga ke pinggir pantai di 13 kabupaten/kota wilayah selatan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: Australia Jadikan Pulau Pasir Area Konservasi, Sandiaga Uno dan Kemenlu Beda Suara
Akibat pencemaran itu, lebih dari 100 ribu nelayan dan pembudidaya rumput laut hilang mata pencaharian. Bahkan, berbagai penyakit aneh menyerang masyarakat pesisir hingga membawa kematian. Tragedi kemanusiaan dan lingkungan itu mencemari sekitar 90 ribu kilometer persegi Laut Timor.
Catatan KatongNTT.com menyebutkan pada tahun 2016 sekitar 16.000 petani rumput laut di Kabupaten Rote dan Kabupaten Kupang mengajukan class action di Pengadilan Federal Australia di Kota Sydney. Gugatan itu dimenangkan oleh para petani rumput laut, meskipun ada upaya perlawanan hukum dari PTTEP saat itu. [K-02]
