Kupang – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan KPU tingkat kabupaten/kota resmi telah dilantik 8 Februari 2024 ini.
Menurut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Fransiskus V. Diaz, yang genting adalah soal finalisasi pengelolaan logistik di tengah cuaca buruk ini. Distribusi logistik ini harusnya selesai sebelum 14 Februari 2024.
Baca juga: Suara Tanpa Pemilik
“Harus segera disiapkan supaya pada H-1 itu semua logistik sudah harus ada di TPS (Tempat Pemilihan Suara),” tukasnya saat diwawancarai 7 Februari lalu.
Distribusi surat suara pemilu anggota DPR hingga akhir Januari masih kurang 17.775 lembar lagi. Kekurangan ini di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Kota Kupang, TTS, TTU, Malaka, Sabu, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.
Baca juga : Lembata Kurang Kotak Suara, 4 Kabupaten Tunggu Tinta Pemilu
Begitu pun surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Jumlah yang belum terpenuhi yaitu 49.854 lembar. Kondisi ini terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Malaka, Rote, Sabu, Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat.
“Logistik ini penting dipastikan distribusinya supaya pemilu dapat berlangsung,” kata mantan Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi ini saat itu.
Bukan hanya itu, dibutuhkan juga konsolidasi dan pengendalian kuat antar pengurus baru KPU NTT maupun daerah periode 2024-2029 ini agar logistik ini tepat waktu dan sasaran.
Baca juga : Ayodhia Klarifikasi Lagi Investasi Smelter Mangan di Pulau Timor
“Jangan sampai logistik untuk kecamatan A ternyata ke kecamatan B, lalu hindari surat suara yang tertukar atau kurang,” sambung dia.
Dalam beberapa hari ini pun perlu dipastikan kemampuan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengelola dan melayani pemilih di TPS.
“Ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan seperti pengumuman, pemberitahuan kepada pemilih, pembuatan TPS, menerima logistik, sehingga ini harus dikawal betul supaya tepat waktu dan tepat sasaran,” jelas dia.
Baca juga : 3 Ribu PMI NTT Bakal Ikuti Pemilu 2024 di Tawau Malaysia
Setelah pemungutan suara maka akan masuk tahap perhitungan dan rekapitulasi. Hal yang dihindari, kata dia, ialah kelalaian atau kesengajaan petugas maupun pihak lainnya yang dapat berakibat pada pemilihan ulang.
Menurutnya pergantian para pengurus KPU di dekat tenggat waktu pemilu ini memang sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu soal masa jabatan komisioner KPU selama 5 tahun. Untuk pengurus di NTT sendiri memang akhir masa jabatannya jatuh mendekati pemungutan suara.
Ia menyebut dari 22 kabupaten/kota dan tingkat Provinsi NTT sendiri hanya KPU Ende dan KPU Sabu Raijua saja yang pengurusnya belum diganti karena berakhir pada Maret nanti.
Baca juga : Warga Kota Kupang Lipat Sejuta Surat Suara Diupah Rp 250 per Lembar
“Kita punya keterbatasan dan kemampuan regulasi. Selama tidak ada kebijakan untuk memperpanjang ya tetap harus berjalan sesuai mekanisme,” tukasnya.
Ia melihat anggota baru KPU NTT dominan diisi oleh orang yang pernah berpengalaman pada pemilu sebelumnya. Namun pada beberapa daerah terdapat wajah-wajah baru. Ia juga meminta masyarakat menjaga agar pemilu tahun ini tetap kondusif.
Baca juga : Anak Autis, Air Mata dan Tuhan Tak Pernah Salah
Pelantikan para pengurus baru ini dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta. Hasyim mengingatkan kurang dari sepekan menuju pemungutan suara sehingga adaptasi harus segera dilakukan.
“Yang paling penting adalah keteladanan. Tunjukkan sikap, tindakan kita itu dalam menyelenggarakan pemilu itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya dalam memimpin kepemiluan kita efektif,” pinta Hasyim. ***
