Kupang – Pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar) dengan memanfaatkan lahan garam milik rakyat mampu meningkatkan produksi garam hingga mencapai 5.912,11 ton.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat dalam keterangan di Kupang, Selasa (29/8/2023) mengatakan hal itu terkait upaya pihaknya mengoptimalkan pengolahan garam rakyat. Kondisi cuaca dan kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen.
Menurut dia, seperti ditulis Antara, luas lahan garam di provinsi berbasis kepulauan ini mencapai 15.000 hektare (ha) atau sekitar 60 persen.
Baca : Kebijakan Garam Industri NTT Perlu Diperjelas, Kemenperin Optimalkan Penyerapan
Dikatakan, usaha garam rakyat tersebar di seluruh NTT memproduksi hingga 5.912,11 ton, terbanyak di tiga kabupaten yaitu Kupang, Nagekeo, dan Sabu Raijua.
“Kualitas garam di NTT merupakan yang terbaik sehingga pemerintah terus mendorong para investor untuk berinvestasi garam di NTT,” kata Viktor.
Dia yakin pembangunan usaha garam mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat NTT khususnya para petani garam.
Sementara itu, upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan produktivitas garam di NTT sudah digaungkan sejak akhir tahun 2022 lalu. Hal itu sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Baca : Potret Industri Garam NTT, Investor Jual Bahan Baku Hingga Pabrik Tak Berproduksi
Pada November 2022 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahkan sudah berkunjung ke Teluk Kupang, NTT. Ketika itu, implementasi Perpres 126/2022 diharapkan bisa mendorong NTT berkontribusi besar pada akhir 2023 ini.
“KKP akan berkoordinasi dengan Gubernur NTT, lahannya akan kita bangun, dan harapan saya akhir tahun 2023 NTT sudah memiliki kemampuan untuk berkontribusi besar secara nasional,” kata Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi kawasan tambak garam di Kupang NTT, Kamis (17/11/2022) lalu.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Kebijakan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah melakukan percepatan pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, meliputi garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.
Baca : Impor Meningkat, 13 Menteri Hingga Presiden Pernah Berkunjung dan Bahas Garam NTT
Informasi yang dihimpun KatongNTT.com menyebutkan upaya meningkatkan produksi tersebut harus diikuti dengan berbagai daya dukung, seperti kepastian lahan dan tata ruang, dukungan investasi swasta, dan sarana infrastruktur. Hal itu bisa dimulai dengan membuat berbagai program untuk menopang sentra ekonomi garam rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 126 Tahun 2022 tersebut. [Anto]
