Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Kemenko Marves) akan merayakan Hari Maritim Nasional (HMN) ke-59 bersamaan dengan Hari Maritim Internasional ke-50 di Kupang, NTT. HMN ke-59 jatuh pada tanggal 23 September 2023 lalu, sedangkan untuk skala internasional ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 2023.
Dalam keterangannya, Kemenko Marves menyebutkan puncak HMN direncanakan akan berlangsung pada Sabtu (30/9/2023) dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kupang, NTT. Kegiatan akan dipusatkan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII, Kupang. Pekan lalu, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake sudah mengunjungi Mako Lantamal VII tersebut.
Baca : Impor Meningkat, 13 Menteri Hingga Presiden Pernah Berkunjung dan Bahas Garam NTT
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan HMN 2023 menjadi momentum untuk menjaga dan mengelola sumber daya maritim Indonesia demi masa depan yang lebih baik.
Dia memastikan Indonesia, sejak kemerdekaan, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan kemaritiman. Pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan potensi maritim melalui berbagai program dan kebijakan yang inovatif.
Baca : 14 Tahun Montara, Penantian Korban dan Dugaan “Mafia” Dana Kompensasi
Luhut juga meminta perayaan HMN ini harus dimanfaatkan semua pihak menjadi sebuah momentum dengan berkomitmen dalam menjaga, melindungi, dan mengelola sumber daya maritim dengan bijak.
Selain itu, memanfaatkan potensi maritim secara optimal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan konektivitas antarpulau, dan memberikan kesejahteraan.
Sejalan dengan itu, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) memberi apresiasi atas upaya memperingati hari maritim nasional dan internasional tersebut. Salah satu komitmen YPTB itu ditunjukkan secara konsisten selama hampir 15 tahun dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak bagi para korban pencemaran Laut Timor.
Baca : Pemerintah Siap Gugat Montara atas Kerusakan Lingkungan, Kerugian Ditaksir Rp 23 Triliun
“Kami memberi apresiasi atas dukungan pemerintah, salah satunya pada 2018 secara resmi telah membentuk Gugus Tugas Montara (The Montara Task Force),” ujar Ferdi, Selasa (26/9/2023).
Dikatakan, petaka Montara pada 2009 lalu tidak semata-mata berdampak pada para korban yang meninggal dan kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga soal kedaulatan maritim.
Apalagi, kata Ferdi, komitmen YPTB itu sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
“PBB berupaya menjamin pemanfaatan laut dan samudera secara damai, kooperatif, dan ditetapkan secara hukum demi kepentingan individu dan umum umat manusia. Konvensi itu telah menyelesaikan beberapa permasalahan terkait pemanfaatan dan kedaulatan laut,” tegasnya.
Untuk itu, Ferdi dan seluruh jajaran meminta agar perayaan hari maritim nasional dan dunia tersebut menjadi momentum keadilan bagi para korban dan pemulihan kerusakan Laut Timor.
Berdasarkan data pihak Australia, tumpahan minyak dari ladang Montara telah mencemari perairan NTT sekitar 90.000 kilometer persegi. Kemudian lebih dari 100.000 orang kehilangan penghasilan dari nelayan dan budidaya rumput laut sehingga berdampak luas pada ekonomi keluarga. Lalu, lebih dari 60.000 hektare terumpu karang hancur serta kerusakan ekosistem lainnya yang akan ditempuh dalam gugatan perdata internasional. [Anto]
