Kupang – Ombudsman NTT menemukan adanya penumpukkan antrean yang berakibat pada bertambahnya beban kerja petugas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata.
Temuan ini diketahui setelah Ombudsman NTT memonitor layanan pemeriksaan kesehatan calon legislatif (caleg) yang dilakukan rumah sakit tersebut. Pantauan ini dilakukan Kamis 27 April 2023.
Baca juga : Tes Kejiwaan Lebihi Kuota, RSJ Naimata Ungkap Penyebabnya
Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton dalam keterangannya menyatakan RSJ Naimata adalah salah satu dari 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT.
Namun di saat bersamaan terjadi penumpukan antrean dikarenakan adanya guru Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Guru PPPK dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yaitu 1.679 orang orang dan Kota Kupang sebanyak 376 guru.
“Beban petugas dan RS bertambah karena dalam waktu bersamaan, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan rohani atau jiwa terhadap PPPK dari Kabupaten TTS,” tukasnya.
Untuk layanan di RSJ Naimata, kata Darius, banyak pengguna layanan yang tidak mendapatkan tempat di kursi dan tenda yang disiapkan di loket.
“Sehingga sebagian besar berdiri menunggu kapan dipanggil petugas,” kata dia.
Baca juga : Guru PPPK dan Caleg Padati RSJ Naimata Sejak Subuh
Darius juga mengkonfirmasi mengenai lonjakan antrean ini kepada Direktur RSJ Naimata, dr. Aleta Pian.
Pihak RSJ Naimata memastikan semua caleg akan dilayani pendaftaran dan diatur jadwal tes maupun pemeriksaan lain berdasarkan kemampuan petugas dan ketersediaan ruangan. Sebanyak 30 petugas sejak awal sudah disiapkan.
“Hasil pemeriksaan akan diperoleh paling lama 2 hari,” kata Darius.
Pemeriksaan kesehatan rohani atau jiwa caleg ini sendiri dilakukan sejak tanggal 26 sampai 30 April 2023. 4 RSUD di NTT yang ditunjuk KPU sendiri adalah RSUD WZ Johannes Kupang, RSJ Naimata Kupang, RSUD Hillers Maumere dan RSUD Nagekeo. Ada 13.121 caleg di seluruh NTT yang menjalani pemeriksaan ini.
Menurut Direktur RSJ Naimata Kupang, dr Aletha D. Pian, kuota untuk pemeriksaan kejiwaan terpaksa melebihi kuota pemeriksaan harian.
Baca juga : Pupuk Jiwa Pahlawan Anak NTT Lewat Dongeng
“Kita sudah kelebihan kuota 200 persen,” jawab Aletha saat dijumpai di kantornya, Kamis 27 April 2023.
Penyebabnya, pemerintah daerah terlambat menginformasikan adanya tes kejiwaan bagi para guru PPPK.
“Tidak ada pemberitahuan, misalnya yang dari Soe (TTS), tetapi pas hari pertama, Rabu itu, surat mereka itu sudah di sini. Saya kaget. Orang di depan juga sudah banyak di depan antre. Itu yang membuat kita bingung karena kita sebenarnya fokus caleg,” ungkapnya.****
