Kupang – Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memaparkan keunggulan sektor pertanian Provinsi NTT yang mengalami pertumbuhan.
Namun pertumbuhan ini tidak diikuti dengan regenerasi atau minimnya jumlah petani milenial, pemanfaatan teknologi, maupun manajemen ekonomi yang bisa membuat petani NTT keluar dari kemiskinan.
I Gede Made Suartana selaku Ketua Tim Pelaksana ST2023 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menyampaikan ini dalam sosialisasi Sensus Pertanian 2023 di BPS NTT, Selasa 16 Mei 2023.
Baca juga : Penduduk Miskin NTT Bertambah Jadi 1,15 Juta Orang, Dipicu Harga BBM Naik
Sektor pertanian mempunyai peran 29 persen dalam pemenuhan kebutuhan, kata dia, dengan kontribusi terbesar yaitu 10,8 persen dari subsektor peternakan.
Selama pandemi Covid-19 pun sektor pertanian terus tumbuh dari 2020 yaitu 1 persen menjadi 4 persen di 2021.
Sektor pertanian juga 48,36 persen lebih besar menyerap tenaga kerja tertinggi di NTT, lanjut Made, yang mana pada 2018 terdapat 818 ribu rumah tangga pertanian.
Selain itu NTT memiliki 45,43 persen petani gurem atau petani dengan lahan olahan yang luasnya kurang dari setengah hektar.
Baca juga : Jumlah Anak Usia Dini Hidup Miskin di NTT, Tertinggi Kedua di Indonesia
Akan tetapi pertumbuhan ini berbanding terbalik dengan kemiskinan yang meliputi petani di NTT. Ia menyampaikan pendidikan petani di NTT sangat rendah yaitu rata-rata jenjang SD ke bawah.
“Hal ini akan menyulitkan dalam penggunaan teknologi,” tukasnya.
Petani NTT juga rata-rata berusia 45 tahun ke atas dan tentunya dengan penggunaan internet yang kurang dalam kegiatan pertanian. Selain itu petani NTT pun diketahui bekerja di bawah 35 jam.
“Misalnya untuk mengetahui prediksi cuaca dan teknologi mekanisasi guna mengganti hewan atau manusia. Ada keunggulan di sektor pertanian ini tetapi pendapatan petani masih minim,” lanjutnya.
Baca juga : Belu Ekspor Perdana Alat Pertanian ke Timor Leste
Pada kesempatan yang sama ia mengatakan dalam penyusunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan data BPS.
Berdasarkan hal itu diharapkan kepala daerah dapat membuat perencanaan, evaluasi dan program-program terutama dalam pengentasan kemiskinan di NTT.
Pihaknya pun akan melakukan Sensus Pertanian 2023 tahun ini. Data yang dihasilkan diharapkan lebih lengkap dan menjawab isu strategis terkai pertanian.
“Tujuan dari sensus pertanian ini adalah untuk peningkatan kualitas data pertanian,” sebutnya.
ST2023 ini akan dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 dan pihaknya akan menerjunkan sebanyak 6063 petugas dalam sensus ini.
“Data-data ini yang tetap harus digunakan untuk kebijakan pemerintah walaupun tetap miskin, minimal ada intervensi dari angka kemiskinan itu,” kata dia. ****
