Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat dinilai mengabaikan nasib warga Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang rumahnya digusur.
Pasalnya, Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Besipae pada Kamis (27/10/2022), namun ia tidak bertemu warga yang rumahnya digusur oleh Pemerintah Provinsi NTT.
“Pemprov NTT tidak peduli dengan kesengsaraan, penggusuran dan pengrusakan yang terjadi,” ujar Niko Manao, warga Besipae di pelataran kantor DPRD NTT, Jumat (28/10/2022).
Kehadiran Viktor di Besipae dalam rangka peluncuruan program Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa). Niko mengatakan, lokasi kegiatan yang dihadiri Gubernur NTT itu tidak sampai 1 kilometer dari lokasi penggusuran.
Viktor lebih memilih mengundang 3 orang perwakilan untuk bertemu dirinya. Salah satu yang diundang adalah Niko. Namun Niko menolak undangan itu karena tidak melibatkan semua warga yang menjadi korban penggusuran.
Baca juga: Warga Besipae Kehujanan dan Tidur di Bawah Pohon
“Kami tidak mau bertemu itu karena beliau datang untuk proyek, bukan datang untuk masyarakat yang digusur,” ujar Niko.
Menurutnya, pihaknya akan menyambut baik Gubernur NTT jika tujuannya adalah menemui warga. Karena itu, Niko mempertanyakan sikap Gubernur yang seolah enggan bertemu semua masyarakat.
“Masyarakat yang sedang tidur di bawah pohon pun, Pemprov tidak peduli terhadap itu. Malah dia (Gubernur NTT) mengutamakan proyek yang ada,” tegas Niko.
Ketua Pospera TTS, Yerim Fallo merupakan salah satu orang yang diundang bertemu Gubernur NTT. Undangan tersebut disampaikan oleh Camat Amanuban Selatan dan aparat kepolisian di Polres TTS.
Selain Niko dan Yerim, warga lain yang diundang adalah Daut Selan. Yerim mengambil sikap yang sama dengan Niko dan Daut.
“Kami menolak karena itu mendadak dan kurang tepat karena harusnya pertemuan itu bersama seluruh masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan 3780 Ha karena masyarakat yg membutuhkan kepastian status tinggal mereka,” jelas Yerim kepada KatongNTT.
Koordinator Umum Aliansi Solidaritas Besipae (ASAB), Fadly Anentong menilai Gubernur NTT tidak berani menemui warga. Padahal, menurutnya, warga Besipae ingin duduk bersama Pemprov NTT untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, yang berkaitan dengan nasib mereka.
“Dia seolah-olah takut untuk bertemu masyarakat secara keseluruhan. Kenapa harus ada perwakilan tiga orang,” ujar Fadly.
Baca juga: Komnas HAM: Pemprov NTT Buka Ruang Dialog Setara dengan Warga Pubabu-Besipae
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyarankan Pemprov NTT membuka ruang dialog yang setara dengan warga Besipae. Dialog ini untuk mencari solusi permanen terhadap konflik masalah lahan Besipae yang sudah berlangsung 35 tahun lamanya.
“Jadi apapun fungsinya (lahan) nanti, harusnya diberi alternatif solusi. Tidak main gusur saja,” kata anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada KatongNTT.com, Senin, 24 Oktober 2022.
Selanjutnya, ujar Beka, Pemprov NTT dan Pemda TTS bersama Kepolisian mendamaikan warga Pubabu dan etnis lainnya di sekitar lahan sengketa. Ini terkait dengan sejarah penyerahan lahan milik warga kepada Pemprov NTT pada tahun 1980-an.
Beka menepis tudingan Pemprov NTT soal adanya pihak ketiga yang memperkeruh situasi Besipae.
Menurutnya, sah saja jika ada orang atau LSM yang berusaha membantu dan membela hak warga untuk mendapatkan keadilan. Yang penting, upaya pembelaan itu dilakukan secara bertanggung jawab dan menghormati HAM.
“Ini (tudingan) sangat umum. Dulu juga saat kasus ini muncul, Pemprov NTT menuding LSM-LSM,” ujar Beka.*****
Baca juga: Pemprov NTT Dinilai Tidak Adil terhadap Masyarakat Besipae
