Ombudsman Soroti Akuntabilitas dan Komunikasi Pemprov NTT Terkait 1.345 Guru Honorer
"Trust kepada pemerintah ini seperti tidak ada apa-apanya, dimaki, dicemooh, karena akuntabilitas dan komunikasi yang tidak dibangun dengan baik," kata Darius, Kepala Ombudsman NTT.
Aliansi Solidaritas Besipae Pertanyakan Bukti Polisi Tangkap Paksa Nikodemus Manao
Aksi ASAB Kupang menduga penangkapan secara paksa terhadap Nikodemus Manao sebagai upaya Pemprov NTT, Polda NTT, dan Polres TTS untuk melemahkan gerakan masyarakat Pubabu.
KPPU Soroti Potensi Monopoli PT Flobamor di TN Komodo
Kupang – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyinggung potensi monopoli bisnis oleh PT. Flobamor. BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT itu menjadi pengelola tunggal jasa wisata Taman Nasional (TN) Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat. Pada 22 November 2022, KPPU mengirimkan surat kepada Gubernur NTT,
DPRD NTT Pertanyakan Komitmen Pemprov Selesaikan Konflik Lahan Besipae
Kupang – Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Leonardus Lelo menilai penggusuran rumah warga Besipae oleh Pemprov NTT tidak pro terhadap masyarakat. Usai dialog bersama Aliansi Solidaritas Besipae (ASAB), Selasa (1/11/2022) di ruang Komisi I, Leo menegaskan, pemerintah keliru dalam bertindak. “Tidak seperti
Gubernur NTT Dinilai Utamakan Proyek Daripada Nasib Warga Besipae
Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat dinilai mengabaikan nasib warga Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang rumahnya digusur. Pasalnya, Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Besipae pada Kamis (27/10/2022), namun ia tidak bertemu warga yang rumahnya digusur oleh Pemerintah
Komnas HAM: Pemprov NTT Buka Ruang Dialog Setara dengan Warga Pubabu-Besipae
Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membuka ruang dialog yang setara dengan penduduk Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dialog ini untuk mencari solusi permanen terhadap konflik masalah lahan yang sudah berlangsung 35 tahun
Pemprov NTT Dinilai Tidak Adil terhadap Masyarakat Besipae
Soe – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dinilai berlaku tidak adil terhadap masyarakat Besipae. Setelah membangun 12 unit rumah bagi warga Besipae, Pemprov NTT kembali menggusurnya pada 20-21 Oktober 2022. Pemprov NTT menjelaskan, penggusuran rumah tersebut adalah buntut dari penolakan warga
Pemprov NTT Tuding Warga Besipae Ilegal, Rekomendasi Komnas HAM Diabaikan?
Soe – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menuding warga Besipae yang digusur merupakan warga yang tinggal secara ilegal. Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinisi NTT, Alex Lumba menyampaikan hal itu di lokasi penggusuran yang berada di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban
Pemprov NTT Siapkan Rp. 1 Triliun Untuk Program Tanam Jagung Panen Sapi
Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menyiapkan anggaran Rp. 1 triliun untuk program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Program yang digaungkan sebagai salah satu program unggulan Pemprov NTT ini dilaksanakan sejak 2019. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Lecky Koli
Pemprov NTT Belum Siap Laksanakan Inpres Kendaraan Listrik
Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum siap melaksanakan instruksi presiden (Inpres) terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurut Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Pemprov masih memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat,” ujar Josef, Jumat (16/9/2022) di
