Kupang – Dewan Pers menyatakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ymengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.
Dalam pernyataan persnya, 7 Desember 2022, Dewan Pers mengatakan pers sebagai pilar demokrasi bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna. Namun pers akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi pasal-pasal KUHP.
Kemerdekaan pers terbelenggu karena KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers dan Polri Sepakat Tolak Kriminalisasi Karya Jurnalistik
Dewan Pers sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam Rancangan KUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.
Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun saran Dewan Pers tidak memperoleh feedback.
Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.
“Kami menilai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP yang baru disetujui oleh Pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU KUHP, tidak hanya mengancam dan mencederai kemerdekaan pers. Namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi,” kata Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Rabu, 7 Desember 2022.
Baca juga: AJI dan Dewan Pers Sebut Permenkominfo 5/2020 Berisiko Ancam Kebebasan Pers
Berikut pasal-pasal dalam KUHP yang menurut Dewan Pers berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi.
|
Pasal dalam KUHP
|
Uraian |
| Pasal 188 | tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. |
| Pasal 218,219, dan 220 | tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. |
| Pasal 240 dan 241
|
tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah. |
| Pasal 263
|
tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. |
| Pasal 264
|
tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap
|
| Pasal 280 | gangguan dan penyesatan proses peradilan
|
| Pasal 300, 301, 302 | tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. |
| Pasal 436 | tindak pidana penghinaan ringan
|
| Pasal 433 | tindak pidana pencemaran
|
| Pasal 439 | tindak pidana pencemaran orang mati.
|
| Pasal 594, 595 | tindak pidana penerbitan dan pencetakan.
|
Arif menyatakan, ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers. Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.
Baca juga: Jalan-jalan Hingga Jatuh Cinta Pada Jurnalistik
Dewan Pers menyayangkan keputusan DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna DPR pada 6 Desember 2022 . Pasalnya, pengesahan RUKHP diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi masyarakat., termasuk komunitas pers.
Dalam demokrasi, Arif mengatakan, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap ha-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. *****
