Kupang – Bawaslu RI membuka catatan merah NTT dalam menghadapi pemilu. Catatan tersebut terkait tingkat kerawanan baik dalam dimensi kontestasi yang rawan tinggi, marak kampanye sebelum waktu, isu SARA, politik uang dan tidak netralnya ASN.
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan ini di Hotel Harper Kota Kupang, Sabtu 14 Oktober 2023.
Baca juga : KPU NTT Jawab Siswa SMA Soal Caleg ‘Curi Start’ Kampanye
Lolly mengungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024.
NTT memang menjadi daerah rawan sedang secara keseluruhan indikator rawan pemilu, kata dia, akan tetapi dalam dimensi kontestasi NTT adalah daerah rawan tinggi.
Dimensi yang menjadi penilaian Bawaslu RI sendiri adalah dimensi konteks sosial dan politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.
Baca juga : Riset Bawaslu, Malaka Paling Rawan Konflik di Indonesia
“Walaupun secara akumulasi dari 4 dimensi besar masuk rawan sedang yaitu skornya 56,75 karena salah satunya maraknya kampanye di luar jadwal kalau kita lihat peristiwa pilkada sebelumnya,” tukas Lolly.
Riset ini diterbitkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang telah diturunkan ke Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
NTT termasuk dalam 5 provinsi di Indonesia dengan ASN yang tidak netral. Daftarnya ialah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan kemudian NTT.
Baca juga : Bawaslu Kabupaten Kupang Temukan Ribuan Data Pemilih Ganda dan Salah TPS
Isu SARA di NTT itu pun masuk dalam kategori rawan sedang namun khusus Kabupaten Malaka dan Alor terkategori rawan tinggi. Ia mewanti-wanti konflik SARA pecah di 2 kabupaten di NTT ini.
Politik uang di NTT juga patut diawasi sesuai data agregat kabupaten/kota di NTT yang masuk dalam 20 provinsi rawan tinggi dari 28 provinsi.
Ia mengatakan dari 38 provinsi, NTT masuk dalam posisI 20 provinsi rawan tinggi berdasarkan peristiwa yang terjadi di kabupaten kota.
Baca juga : KPU NTT Bilang Konyol Caleg Sebar Baliho dan Spanduk
Hal tersebut ia sampaikan di hadapan 668 peserta dari Bawaslu seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ia mengingatkan petugas Bawaslu harus bersiap atas segala risiko terutama jelang berbagai tahapan pemilu berikutnya.
“Kita bersiap untuk penetapan DCT (Daftar Calon Tetap), bersiap untuk pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, setelahnya kita bersiap dalam pengawasan masa kampanye, masa tenang, pungut-hitung,” lanjutnya.
Baca juga : 5 Mantan Napi Nyaleg DPRD Kota Kupang, Ada Kasus Judi Hingga Korupsi
Ia juga meminta petugas Bawaslu untuk tidak lagi terkotak-kotakan dan bisa fokus melakukan kerja-kerja pengawasan terkait isu kerawanan tadi mulai dari politik uang, SARA dan netralitas ASN.
“Dibutuhkan soliditas yang kuat tidak saja Pengawas pemilu tapi juga dengan para stakeholder yang hadir saat ini,” tukasnya.
Petugas Bawaslu juga dimintanya untuk berani bekerja dan menegakkan regulasi dalam menghadapi pemilu 2024.
“Sebagai pengawas pemilu kelain semua wajib punya keberanian menjalankan kerja profesional,” tandasnya. ****
