- Kupang – Bawaslu RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta stakeholder terkait potensi rawan konflik suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) di Kabupaten Malaka dan Alor.
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan ini di Hotel Harper Kota Kupang, Sabtu 14 Oktober 2023.
“Isu SARA di NTT itu (kategori) rawan sedang tapi begitu masuk Malaka, masuk Alor sudah rawan tinggi,” tukasnya.
Baca juga : Riset Bawaslu, Malaka Paling Rawan Konflik di Indonesia
NTT diakuinya dikenal sebagai Nusa Terindah Toleransi, kata Lolly, akan tetapi dalam riset Bawaslu diketahui 2 daerah ini rawan konflik SARA dalam pemilu 2024.
Riset ini diterbitkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang telah diturunkan pula ke Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
“NTT sebagai peletak dasar toleransi saja punya potensi kerawanan tinggi apalagi bagi daerah yang tidak toleran, atau belum toleran,” tukasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 itu.
Baca juga : KPU NTT Tunggu Surat Undur Diri Bupati Hingga Polisi
Rapat itu dihadiri 668 peserta dari Bawaslu seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia terkhususnya divisi pencegahan, partisipasi dan dukungan masyarakat dan juga divisi penanganan pelanggaran.
Untuk itu ia meminta petugas Bawaslu di seluruh wilayah dapat memitigasi risiko, memastikan informasi terkait kerawanan, juga mempunyai langkah menangani masalah.
Selain isu SARA, ia juga menyinggung soal politik uang di NTT yang ada dalam kategori rawan sedang. Namun berdasarkan agregat kabupaten/kota, NTT masuk dalam 20 provinsi rawan tinggi dari 28 provinsi.
Baca juga : Mantan Napi Daftar Bacaleg NTT Gunakan Berkas Bebas Pidana
Ia mengatakan dari 38 provinsi, NTT masuk dalam posisi 20 provinsi rawan tinggi berdasarkan peristiwa yang terjadi di kabupaten/kota.
“Artinya politik uang sangat mungkin terjadi di NTT dan kita harus punya cara mengantisipasi,” pungkasnya. ****
