26 March 2023
Komnas HAM Minta Sekolah Subuh di Kota Kupang Dikaji Ulang
Sorotan

Komnas HAM Minta Sekolah Subuh di Kota Kupang Dikaji Ulang

Mar 16, 2023

Kupang – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Putu Elvina mengatakan, pemberlakuan sekolah subuh untuk siswa SMA/SMK Negeri di Kota Kupang, NTT perlu dikaji ulang.

Elvina yang membidangi pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM mengatakan hal itu seusai  bertemu Kepala Ombdusman NTT, Darius Beda Daton, Kamis, 16 Maret 2023.

“Di satu sisi mungkin ada dampak pada suatu kebiasaan baru, tapi tidak serta-merta menjadi kunci pada target yang ingin dicapai. Mungkin ini alasan untuk aturan ini bisa dikaji kembali,” kata Elvina.

Sebelum bertemu Darius, Elvina lebih dahulu berkunjung ke SMKN 4 dan SMAN 6 Kupang yang menerapkan kegiatan belajar di sekolah dimulai jam 5.30 pagi.  Dalam kunjungan itu, Elvina menjelaskan mengenai sekolah ramah HAM.

“Sekolah ramah HAM sendiri menekankan agar anak dapat menikmati hak mereka mengakses pendidikan dengan baik,” tukasnya.

Baca juga: Gubernur NTT Ngotot Sekolah Subuh, Praktisi Pendidikan: Siswa Jadi Kelinci Percobaan

Elvina mengatakan kebijakan sekolah subuh ini bersifat parsial atau instruksi yang sifatnya imbauan dan anjuran tanpa ada instruksi tertulis dari pemerintah.

“Meskipun sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT,” ujarnya.

Kebijakan yang bertujuan menegakkan disiplin ini, sebutnya, memang harus dikaji secara matang.

“Apakah dengan ini dapat menegakkan disiplin dan kualitas siswa dan guru-guru?” sambung Elvina.

Dalam kunjungan ke sekolah, Elvina menerima masukan, ada yang mendukung tapi ada yang merasa disulitkan.

Kendala di lapangan adalah soal transportasi karena belum ada bus sekolah beroperasi pada subuh di Kota Kupang. Orang tua pun khawatir bila anak-anak keluar ke sekolah di pagi buta.

Elvina akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai sekolah ramah HAM kepada Pemerintah Daerah  NTT.

“Komnas HAM lebih kepada apakah ini menjadi jalan keluar pembentukan karakter disiplin, pembentukan mutu belajar sekolah dan siswa? Apakah kemudian serta merta menjadi jalan keluar siswa di NTT masuk universitas unggul misalnya?” ujarnya.

 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi berbicara dengan para siswa sekolah subuh di SMAN 6 Kupang, Selasa, 28 Februari 2023. (Putra Bali Mula - KatongNTT.com)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi berbicara dengan para siswa sekolah subuh di SMAN 6 Kupang, Selasa, 28 Februari 2023. (Putra Bali Mula – KatongNTT.com)


Baca juga: Kepala SMAN 6 Kupang Surati Orang Tua Berdalih Sekolah Subuh untuk Rehab Kelas

Ia menitikberatkan agar Pemda NTT  memperhatikan kualitas SDM guru-guru, proses belajar-mengajar, lalu fasilitas pendidikan, serta struktur pendidikan.

“Kalau kita berkaca pada provinsi dengan siswa yang telah masuk universitas besar pun tidak menerapkan masuk sekolah lebih pagi,” ujar Elvina.

Begitupun, ujarnya, Komnas HAM belum menyimpulkan apakah kebijakan sekolah subuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT telah melanggar HAM. Dia beralasan perlu pemantauan lebih lanjut.

Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menjelaskan, dirinya telah menjelaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi tentang substansi keberatan orang tua dan guru atas penerapan sekolah subuh ini. Orang tua keberatan karena anak-anak sudah harus bangun minimal jam 4 pagi. Orang tua dan guru bangun lebih awal pada jam 3 pagi.

Keberatan lainnya, tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu secara ekonomi sehingga memiliki kendaraan untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Sementara transportasi umum belum beroperasi jam 4.30 pagi.

Selanjutnya, keberatan terkait dengan keamanan dan keselamatan anak-anak di jalan karena aparat keamanan belum bertugas di jalan raya di subuh hari.

Atas dasar keberatan orang tua dan guru, Darius menyarankan agar Linus Lusi mengkaji kembali secara komprehensif dengan stakeholders pendidikan. Dan, mendiskusikanbersama komite sekolah dan orang tua siswa jika akan diterapkan.

Baca juga: Cerita Siswa Masuk Sekolah Subuh, dari Jalan Kaki 8 Km Hingga Takut Jalanan Sepi

Demi keamanan dan kenyamanan siswa selama dalam perjalanan menuju sekolah, Dinas Pendidikan perlu berdiskusi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Organda terkait kesiapan angkutan umum dalam kota. Begitu juga kesiapan polisi di jalan raya.

Ombdusman NTT pada 2 Maret 2023 telah diundang rapat bersama lintas kementerian. Semua peserta rapat menyepakati untuk merekomedasikan kepada Gubernur NTT untuk mengkaji kembali kebijakan sekolah subuh. Rapat memberi alasan bahwa ketentuan sekolah subuh harus disesuaikan atau diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan. Juga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagaimana di atur Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada minimal dua Prinsip Hak Anak yang harus dirujuk. Pertama,  kepentingan terbaik bagi anak dan kedua partisipasi anak.

“Belum ada studi yang menjustifikasi jika sekolah dimulai lebih pagi dan menambah lama jam sekolah memiliki signifikansi terhadap etos belajar, kedisiplinan, dan prestasi siswa,” ujar Darius.

Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi justru menimbulkan dampak buruk jika tetap dijalankan dan tidak segera dilakukan mitigasi. Kebijakan sekolah masuk lebih pagi bisa berdampak negatif pada fisik, emosi, maupun kognisi siswa.

Dari sisi fisik, masuk sekolah lebih pagi akan memengaruhi kualitas tidur. Sehingga berpengaruh pada kondisi fisik anak. Penambahan jam sekolah akan mengakibatkan kelelahan kronis pada anak yang bisa menurunkan imunitas tubuh. Sehingga lebih rentan terserang penyakit. (Putra Bali Mula)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *