10 Alasan Masyarakat Sipil Menolak KUHP

Tentunya, semua orang berpeluang untuk terkena jeratan atas pemberlakuan KUHP. 

Masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan RKUHP pada 6 Desember 2022. (Istimewa)

Masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan RKUHP pada 6 Desember 2022. (Istimewa)

Kupang – Sebanyak 98 organisasi masyarakat sipil menolak pengesahan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun DPR memilih untuk mengesahkan RKUHP pada 6 Desember 2022. Setali tiga uang, pemerintah sepenuhnya mendukung DPR.

Bukan tanpa alasan, penolakan terhadap RKUHP yang kini resmi menjadi KUHP. Tentunya, semua orang berpeluang untuk terkena jeratan atas pemberlakuan KUHP. 

Berikut 10 alasan 98 organisasi masyarakat sipil menolak KUHP yang berisikan 624 pasal yang disampaikan dalam pernyataan persnya awal Desember 2022.

1. Pasal terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat. (Pasal 597 KUHP)

Aturan ini merampas kedaulatan masyarakat adat, frasa “hukum yang hidup di masyarakat” berpotensi menjadikan hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Selain itu, keberadaan pasal ini menjadikan pelaksanaan hukum adat yang sakral bukan lagi pada kewenangan masyarakat adat, melainkan berpindah ke negara: polisi, jaksa, dan hakim.

 Ini menjadikan masyarakat adat kehilangan hak dalam menentukan nasibnya sendiri. Selain mengancam masyarakat adat, aturan ini juga mengancam perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sebagaimana diketahui, saat ini di Indonesia masih ada ratusan Perda diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Baca juga :  KUHP Gencar Ditolak, Bahkan Seruan Membangkang, Mengapa?

2. Pasal terkait pidana mati. (Pasal 99 – 101 KUHP)
Banyak negara di dunia telah menghapus pidana mati. Ini karena merampas hak hidup manusia sebagai karunia yang tidak bisa dikurangi atau dicabut oleh siapapun. Bahkan oleh negara. Selain itu, banyak kasus telah terjadi dalam pidana mati. Yakni kesalahan penjatuhan hukuman yang baru diketahui ketika korban telah dieksekusi.

Keberadaan pasal terkait pidana mati di KUHP juga mendapat sorotan Internasional. Dalam Universal Periodic Review (UPR) setidaknya terdapat 69 rekomendasi dari 44 negara, baik secara langsung maupun tidak langsung menentang rencana pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RKUHP.  Salah satunya rekomendasi soal moratorium atau penghapusan hukuman mati.

3. Penambahan pemidanaan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum. (Pasal 188, 189, 190 KUHP).
Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi setiap orang terutama pihak oposisi pemerintah. Ini  karena tidak ada penjelasan terkait “paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal ini akan menjadi pasal karet dan dapat menghidupkan konsep pidana subversif seperti yang terjadi di era Orde Baru.

4. Penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. (Pasal 240 dan 241 KUHP).
 Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan menjadi pasal anti demokrasi karena tidak ada penjelasan terkait kata “penghinaan”. Pasal ini bisa membungkam berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Baca juga: AJI Tuntut Pencabutan 19 Pasal Bermasalah Dalam RKUHP

5. Contempt of court. (Pasal 279 dan 280 KUHP)
 Tidak ada penjelasan yang terang mengenai frasa “penegak hukum” sehingga pasal ini berpotensi mengkriminalisasi advokat yang melawan penguasa. Sebagaimana diketahui, terjadi banyak kasus di persidangan yang menunjukkan bahwa hakim berpihak kepada penguasa. Selain itu, pasal ini juga mengekang kebebasan pers karena larangan mempublikasi proses persidangan secara langsung.

6. Kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. (Pasal 411 dan 412 KUHP)
 Tidak ada penjelasan terkait “hidup bersama sebagai suami istri”. Pasal ini berpotensi memunculkan persekusi dan melanggar ruang privat masyarakat.

7. Penghapusan ketentuan yang tumpang tindih dalam UU ITE.
Seharusnya yang dilakukan adalah mencabut seluruh ketentuan pidana dalam UU ITE yang diduplikasi dalam KUHP.  Selain itu, frasa “melakukan melalui sarana teknologi” sebagai pemberat menjadikan hal ini berbahaya. Ini karena misalnya, seseorang yang terkena ancaman pidana fitnah, bisa mendapat tambahan pidana dengan adanya frasa ini.

8. Larangan unjuk rasa. (Pasal 256 KUHP)
 Pasal ini seharusnya memuat definisi yang lebih ketat terkait “kepentingan umum”.  Frasa ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mempidana masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menagih haknya. Selain itu, frasa “pemberitahuan” seharusnya perlu diperjelas dan bukan merupakan izin. Sehingga hanya perlu pemberitahuan saja ke aparat yang berwenang dan tidak ada pembatasan tiga hari sebagaimana janji pemerintah.

Baca juga: Mobil Gubernur NTT Kabur, Warga Besipae: Gubernur Jangan Lari dari Masyarakat Kecil!

9. Memutihkan dosa negara dengan penghapusan unsur retroaktif pada pelanggaran HAM berat.
 Dalam KUHP, negara menerapkan asas non-retroaktif. Artinya , kejahatan di masa lalu tidak dapat dipidana dengan peraturan baru ini. Hal ini menandakan bahwa segala pelanggaran HAM berat masa lalu dan semua pelanggaran HAM berat yang terjadi  tidak dapat diadili. Selain itu, masa daluarsa yang diatur di KUHP juga terlalu singkat. Padahal pelanggaran HAM berat mustahil untuk diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Apalagi para pelakunyamerupakan orang yang memiliki kuasa dan sumberdaya lebih untuk menghambat proses hukum.

10.Korporasi sebagai entitas sulit dijerat. (Pasal 46 KUHP)
Pertanggungjawaban korporasi masih dibebankan kepada pengurus. Kecil kemungkinannya korporasi bertanggungjawab sebagai entitas. Pengaturan seperti ini justru rentan mengkriminalisasi pengurus yang tidak memiliki kekayaan sebanyak korporasi. Dan, pengurus dapat dikenakan atau diganti hukuman badan. Pengaturan ini juga rentan mengendurkan perlindungan lingkungan yang mayoritas pelakunya adalah korporasi.  *****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *