KatongNTT – Aktivitas proyek panas bumi di Bondowoso (Jawa Timur), Mandailing Natal (Sumatera Utara), dan Ngada (Nusa Tenggara Timur) telah memunculkan empat pola persoalan yang berulang dan berdampak pada lingkungan, kesehatan warga, dan penurunan hasil pertanian. Perempuan bahkan menanggung dampak yang terbesar.
Selama hampir setahun, Tim Magdalene melakukan liputan jurnalistik di tiga wilayah proyek panas bumi ini dan menemukan empat pola persoalan yang berulang itu.
Berbeda dari banyak liputan mengenai panas Bumi yang berfokus pada aspek teknis, investasi, atau konflik lingkungan, laporan ini menggunakan panduan Gender Impact Assessment (GIA) yang diterbitkan Oxfam pada 2017 sebagai kerangka analitis. Pendekatan tersebut membaca bagaimana perubahan lingkungan memengaruhi kelompok masyarakat secara berbeda.
Baca juga: Ibu-Ibu Poco Leok Tolak Proyek Geotermal: Kami Berjuang Sampai Tuntas
Ketiga lokasi dipilih karena merepresentasikan karakteristik proyek yang berbeda, mulai dari model pengelolaan, status operasional, hingga dinamika sosial-ekologinya.
Bondowoso mewakili proyek yang baru beroperasi, Mandailing Natal merupakan wilayah dengan proyek yang telah beroperasi dan memiliki riwayat kebocoran gas H₂S. Sedangkan Ngada merupakan wilayah yang masih berada dalam proses pengembangan setelah PLTP Mataloko berhenti beroperasi.
Ketiga wilayah poyek panas bumi ini untuk memenuhi ambisi pemerintah untuk mempercepat pengembangan panas Bumi sebagai bagian dari transisi energi. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas terpasang panas Bumi ditargetkan bertambah 5.200 megawatt (MW). Sejumlah proyek bahkan ditetapkan sebagai Proyek Strategis NasionalS (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Krisis Lingkungan Muncul pada Setiap Fase Proyek
Meski berada pada fase proyek yang berbeda, warga di ketiga wilayah menyampaikan persoalan yang serupa, yakni perubahan kualitas air, paparan gas hidrogen sulfida (H₂S), serta penurunan hasil pertanian.
Di sekitar PLTP Ijen Blawan, Bondowoso, 200 kepala keluarga di Dusun Watucapil, Margahayu, dan Kebunjeruk melaporkan air berubah kehijauan dan terasa pahit. Warga juga mengaitkan perubahan tersebut dengan keluhan mual dan diare, terutama pada anak-anak, serta bau H₂S yang kerap tercium dari area proyek.
Di Mandailing Natal, rangkaian kebocoran gas H₂S di wilayah operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyebabkan lima warga meninggal pada 2021, 58 warga mengalami keracunan pada 2022, dan 123 warga kembali mengalami keracunan pada Februari 2024. Warga Desa Hutaraja juga melaporkan debit air irigasi berkurang dan luapan lumpur material proyek merusak lahan pertanian.
Baca juga: #PerempuanRawatBumi – Salome, Warisan Leluhur dari Pulau Timor Jadi Solusi Ketahanan Pangan
Di Mataloko, Ngada, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih muncul meski PLTP berhenti beroperasi sejak 2010. Sejumlah warga mengaku masih mengalami gangguan pernapasan dan gangguan kulit yang mereka kaitkan dengan kondisi tersebut.
Perempuan Menanggung Dampak Terbesar
Perubahan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari perempuan. Ketika sumber air berkurang atau tercemar, perempuan menjadi pihak yang paling sering mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Saat anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, perempuan mengambil peran utama dalam kerja perawatan.
Ketika hasil pertanian menurun, mereka juga mencari tambahan penghasilan untuk menjaga ekonomi keluarga tetap berjalan.
Di Mandailing Natal, misalnya, sebagian perempuan bekerja sebagai buruh ngarit setelah pendapatan pertanian menurun.
Di ketiga wilayah proyek panas bumi, persoalan air, kesehatan, dan ekonomi tidak hadir secara terpisah, melainkan muncul bersamaan sehingga menambah beban yang ditanggung perempuan tanpa mengurangi tanggung jawab domestik yang telah mereka jalankan sebelumnya.
Informasi soal Risiko Proyek Belum Sepenuhnya Terbuka
Warga masih mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai dampak dan risiko proyek.
Di Bondowoso, sejumlah warga menilai sosialisasi lebih banyak menjelaskan aktivitas teknis proyek dibandingkan potensi dampaknya terhadap kesehatan maupun lingkungan.
Baca juga: #PerempuanRawatBumi: Minim Dukungan, Perempuan NTT Bangkitkan Kembali Pangan Lokal
Di Mataloko, warga mempertanyakan penggunaan daftar hadir sosialisasi pada November 2025 yang kemudian disebut sebagai dokumen dukungan masyarakat terhadap pengembangan proyek.
Temuan tersebut menunjukkan pelibatan masyarakat dan penyampaian informasi mengenai risiko proyek masih menjadi tantangan dalam pengembangan panas Bumi.
Struktur Penguasaan Lahan Membentuk Respons Warga
Meski keluhan warga relatif serupa, bentuk respons masyarakat berbeda di setiap wilayah. Di Mataloko, penolakan berlangsung terbuka karena proyek dinilai mengancam mata air yang menjadi sumber utama kehidupan warga. Sebaliknya, di Bondowoso, sebagian besar proyek berdiri di atas lahan HGU PTPN I Regional 5 dan Perhutani. Banyak warga menggantungkan penghidupan pada lahan garapan tersebut sehingga memilih lebih berhati-hati menyampaikan keberatan.
Di Mandailing Natal, pengalaman menghadapi konflik dan sejumlah insiden kebocoran gas H₂S selama bertahun-tahun membentuk kelelahan sosial. Sebagian warga tetap menyampaikan keluhan, tetapi memilih bertahan dan beradaptasi dibandingkan melakukan penolakan terbuka.*****
Untuk membaca laporan lengkap tentang liputan khusus ini, kunjungi Magdalena.co
