Kupang – Penetapan status kekeringan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari level siaga menjadi tanggap darurat terkendala data ketahanan pangan dari Dinas Pertanian NTT.
Saat ini yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT adalah dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Baca juga : Dampak El Nino, Pemda NTT Saran Petani Tak Lagi Tanam Padi
Kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo menyebut lembaga-lembaga ini telah mengeluarkan data masing-masing. Ada data debit air waduk yang saat ini tersisa 47 persen. Kemudian ada laporan hujan yang belum merata di seluruh NTT bahkan diperkirakan bergeser ke April 2024 akibat El Nino.
Data ketahanan pangan saat ini yang sebenarnya juga sangat diperlukan untuk pengkajian status kekeringan di NTT.
Tidak saja dari Dinas Pertanian NTT, BPBD ingin kabupaten dan kota lainnya menganalisa hal yang sama terkait ketahanan pangan terhadap bencana hidrometeorologi ini.
Baca juga: NTT Didorong Tingkatkan Produktivitas Singkong Guna Antisipasi Rawan Pangan
“Kita butuh data dari dinas pertanian supaya kita bisa buat analisis kondisi kita seperti apa. Nantinya setelah itu kita bisa ajukan status apakah siaga darurat atau tingkatkan ke tanggap darurat,” jelas dia Sabtu 20 Januari 2024.
Saat ini NTT masih dalam status siaga sejak ditetapkan April 2023 lalu saat NTT jadi langganan kekeringan. Namun fenomena El Nino yang kemudian muncul malah berdampak pada berkurangnya musim hujan lagi hingga 2024.
Ia menjelaskan seharusnya Desember lalu terjadi musim hujan di NTT namun rupanya bergeser lagi. Ada laporan El Nino juga menguat hingga April 2024 sedangkan di bulan itu NTT kembali memasuki kemarau.
Baca juga : NTT Kaya Jenis Pangan, Namun Ada yang Nyaris Punah
“Kita butuh data. Terkait bencana hidrometeorologi ini dan kekeringan yang berdampak pada sosial ekonomi,” tandas Ambros.
BPBD NTT saat ini mengarahkan petani untuk menanam palawija dalam menghadapi El Nino. Di samping itu ada tunjangan stok beras yang bisa digunakan bila status darurat itu ditentukan. Setiap kabupaten dan kota memiliki kewenangan 100 ton beras juga 200 ton dari pihak provinsi. Nantinya bisa dikolaborasikan lagi dengan model jaring pengaman sosial dari kementerian.
“Apabila masuk pada kondisi makin sulit maka kita akan memetakan, modal dasar kita adalah stok beras,” jelas dia.
Baca juga : Kamboja, Singkong ‘Pejabat’, dan Sehari Tanpa Nasi
Setelah pengkajian selesai dan ada rekomendasi peningkatan status terhadap kekeringan maka akan disampaikan kepada Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake.
“Kita masih butuh waktu dan kita lihat kondisi kita dulu karena bencana ini lintas sektor dan kita harus benar-benar pastikan untuk dorong data yang matang,” sebutnya.
Untuk kondisi gagal panen pun yang berhak memutuskan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT.
Baca juga : Batal Nikahi Pacar, Pria di Kupang Dihukum Bayar Rp 77 Juta
“Saya berharap kondisi seperti ini para petani tidak memaksakan untuk menanam tanaman yang butuh umur panjang,” tambah dia.
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodowyk Djungu Lape, membenarkan saat ini terdapat bantuan tanggap darurat dengan cadangan beras 100 ton yang dapat diambil di Bulog bila ada status tanggap darurat.
“Nanti sesuai dengan penetapan dari kepala daerah baru bisa diambil. Misalnya seperti Badai Seroja atau Covid-19 kemarin,” tukasnya. ***
