Manokwari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggeser 94 aparatur sipil negara (ASN) untuk Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi baru ini membutuhkan 1.056 ASN agar dapat menjalankan roda pemerintahan.
Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek mengatakan 94 ASN tersebut belum memenuhi kuota ASN yang diminta Pemprov Papua Barat Daya (PBD).
“Dari 153 ASN yang harus pindah dari kami provinsi induk, baru ada 94 ASN yang bersedia pindah ke Papua Barat Daya. Di dalamnya ada beberapa kepala dinas,” kata Dance di Manokwari, 6 Januari 2023.
Dia menyebutkan, dalam proses pergeseran ASN tersebut tidak ada unsur paksaan. Namun dikembalikan kepada ASN yang ingin mengabdi di tempat yang baru.
Baca juga: Kaimana-Papua Barat Siapkan Master Plan Pertanian dan Perikanan
Dalam rencana kebutuhan pengisian ASN di PBD yakni minimal 22 perangkat daerah dengan 3 urusan yang diwadahi dalam satu dinas sebagai rumpun.
“Jumlah ASN yang mengisi struktur sebanyak 1.056 orang terdiri dari jabatan tinggi madya satu orang, jabatan tinggi pratama 33 orang. Jabatan administrator 108 orang, jabatan pengawas 297 orang, dan jabatan pelaksana 614 orang,” katanya seperti dilansir Antara.
Selain pergeseran ASN dari Pemprov Papua Barat, kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut diminta menyerahkan 150 ASN untuk pemenuhan kuota.
Masing-masing daerah, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maybrat, Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. Semua daerah ini diwajibkan melakukan pergeseran ASN untuk menjalankan pemerintahan provinsi baru itu.
Sebelumnya, Jackobus Jagong yang juga pemerhati Papua menjelaskan prioritas ASN merupakan orang asli Papua (OAP). Ini sekaligus untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua, khususnya Papua Barat dan PBD.
Baca juga: Jadi ‘Ipar Orang Timor’, Bupati Ajak Warga Flobamora Bangun Teluk Wondama
Namun demikian, kata dia, SDM dari daerah lain juga bisa mengisi peluang yang ada. Untuk itu, kaum muda dari berbagai daerah juga perlu mengisi kekosongan ASN tersebut, termasuk dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedekatan budaya antara NTT dan Tanah Papua perlu terus dikembangkan. Apalagi, ada beberapa kabupaten seperti Manokwari Selatan pernah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Manggarai di NTT.
“Tentu harus punya kemampuan dan memenuhi syarat yang diperlukan. Ini juga merupakan bagian dari saling memberdayakan dan memperkuat hubungan yang sudah terjalin,” kata Jackobus belum lama ini kepada KatongNTT.com.
Selain NTT, kata dia, masyarakat dari wilayah manapun di Indonesia perlu hadir sebagai ASN di PBD sebagaimana daerah-daerah lain di Tanah Papua. [K-02]
