Jakarta – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) didukung Internews dan USAID MEDIA melanjutkan serial workshop Trusted News Indicator yang kedua. Workshop ini mengangkat isu new media dan perempuan.
Workshop Trusted News Indicator merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan indikator kepercayaan publik kepada media-media anggota AMSI. Selain itu, menyerap masukan dan tanggapan pemangku kepentingan, regulator, hingga aktivis perempuan terkait pedoman media terpercaya.
Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan Undang Undang Pers harus menjadi pedoman bagi jurnalis, utamanya media siber. Dia menekankan pentingnya jurnalis mengabdi dan melakukan kerja pemberitaan untuk kepentingan publik, termasuk isu perempuan dan anak.
Baca juga: Mitos dan Tafsir Kitab Suci Picu Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di NTT
Wens menyebut, pada lanskap media saat ini bertabur banyak media termasuk platform media sosial yang secara terbuka mengekspos kekerasan perempuan. Selain itu, mengekspos kata kasar (hatespeech), perundungan (bullying), dan identitas atau eksploitasi terhadap anak-anak.
“Media harus menarik garis demarkasi yang terang antara media dengan platform yang tidak tersentuh literasi itu. Media harus lebih sensitif terutama menyangkut anak dan perempuan,” kata Wens dalam Workshop yang diselenggarakan pada Rabu, 12 April 2023.
Oleh karena itu, AMSI membuat indikator kepercayaan publik ini. Salah satu dari 11 poin yang disusun AMSI adalah pedoman pemberitaan terpercaya fokus isu perempuan dan anak.
Sependapat dengan konsep trustworthy news, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menyebut kompleksnya kondisi di ekosistem media Indonesia saat ini. Ia mengatakan masih banyak media yang belum menerapkan penyebarluasan edukasi dan literasi tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
Hal ini disebabkan oleh kuatnya penerapan kultur patriarki dimana editorial media maupun audiens umum masih gemar membaca tentang eksploitasi perempuan dan anak.
“Penerapan trusted news ibarat jalan terjal karena perubahan pandangan dan budaya (patriarki) di Indonesia. Di atas kertas, AMSI sudah memulai dengan menjalankan pedoman trustworthy news dalam kegiatannya menghimpun indikator kepercayaan publik sebagai landasan operasional pemberitaan di redaksi,” kata Eric.
Koordinator wilayah AMSI Indonesia Timur, Upi Asmaradhana yang menjadi pemapar Trusted News Indicator mengatakan, AMSI menampung aspirasi, gagasan, dan catatan kritis anggota AMSI.
Selain itu AMSI membuka masukan berbagai pihak mulai dari pemerintah, korporasi dan akademisi soal rumusan 11 indikator yang sudah dibuat melalui proses yang panjang.
Baca juga: 14 Media Alternatif Perempuan Sepakat Memperjuangkan Teknologi Digital Inklusif
“Tujuan 11 item Trust News Indicator adalah sebagai guideline teknis pedoman awak redaksi untuk membangun interaksi kepada audiens, memelihara kepercayaan publik, sekaligus brand safety,” kata Upi.
Berikut 11 item Trust News Indicator AMSI:
- Menjunjung tinggi dan patuh menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber sebagai pedoman utama kerja keredaksian.
- Mengutamakan kerja jurnalistik untuk kepentingan umum.
- Melakukan kerja jurnalistik secara obyektif, jujur, dan tidak plagiat.
- Memenuhi standar perusahaan pers dan terverifikasi oleh Dewan Pers.
- Mengumumkan secara terbuka kepada pembaca tentang alamat, susunan organisasi redaksi, dan kepemilikan (ownership) perusahaan.
- Menghargai keberagaman, kelompok minoritas, dan hak asasi manusia meliputi: hak beragama, hak politik, orientasi seksual , hak untuk berekpresi dan hak lainnya yang dijamin UUD 195.
- Tidak memberitakan dan atau mengiklankan produk terlarang seperti narkoba.
- Tidak memberitakan tindakan secara demonstratif, dan dukungan terhadap tindak terorisme dan rasisme.
- Membuat editoral yang melindungi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, bullying, pornoaksi, dan kekerasan seksual, tindakan diskriminasi gender.
- Memberi label yang mudah diketahui pembaca terhadap berita dan konten bersponsor
- Menghargai dan melindungi data pribadi dan hak privacy pembaca/pengunjung situs.
Pada sesi diskusi, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan Dewan Pers menyambut baik dan mengapresiasi upaya AMSI dalam membangun Trusted News Indicator. Tidak hanya berfokus pada kepercayaan perusahaan pers secara luas, namun indikator yang disosialisasikan juga tetap memastikan penghapusan diskriminasi berbasis gender (perempuan dan anak).
“Pers berpengaruh pada pembentukan opini dan sikap individu maupun masyarakat, serta menjadi medium untuk penghapusan diskriminasi berbasis gender,” kata Ninik.
Selanjutnya, hubungan timbal balik antara pers dan norma sosial di masyarakat, membentuk interaksi sosial dan perubahan sosial. Tantangannya adalah pers harus bisa menyerap perspektif patriarki dan diskriminasi berbasis gender di masyarakat.
Founder of Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia menyatakan dukungannya pada Trusted News Indicator oleh AMSI. Ia juga memberikan masukan terkait pentingnya menjunjung tinggi nilai universal, hak asasi manusia, nilai luhur pancasila, dan menghargai identitas keberagaman/kebhinekaan di Indonesia.
Baca juga: Pelaku Kekerasan Seksual di NTT dari Anak Usia 5 Tahun Hingga Lansia
Menurutnya, media sebagai produk budaya yang merupakan konstruksi sosial memiliki peran dalam perubahan.
“Untuk merekonstruksi budaya (media) secara sistematis, bisa dilakukan dengan perubahan. Yakni melalui pendidikan atau penguatan literasi. Upaya literasi penting menyadarkan semua orang, membuat kita menjadi bangsa berkeadaban,” kata Musdah.
Staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Titi Eko Rahayu memaparkan fungsi dan kedudukan pemerintahan sebagai fasilitator mengintegrasikan kebijakan program Kementerian dengan stakeholder. Dalam hal ini, pedoman media terkait perempuan dan anak di ranah tupoksi Kementerian PPPA.
“Pemberitaan kesetaraan gender dan rekonstruksi budaya bisa dilakukan sesering mungkin agar tidak mudah tenggelam, tergantikan dengan pesan lain yang justru bisa melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan tren terkini agar sosialisasi gender bisa dipahami. Upaya itu harus terus diperkuat, Kementerian PPPA terbuka untuk fasilitasi diskusi/pelatihan lanjutan” kata Titi.
Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta dan Makassar. Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.
Workshop Trusted News Indicator seri kedua ini dihadiri oleh 50 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Seri ketiga akan diselenggarakan pada Mei 2023 dengan mengangkat kepercayaan publik dari perspektif pelaku ekonomi dan bisnis. *****
