Soe – Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan (TTS) menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus rabies pada 30 Mei 2023. Pasca penetapan itu, belum ada anggaran yang dikucurkan dari APBD untuk penanganan maupun pencegahan penularan rabies di daerah itu.
Informasi yang dihimpun KatongNTT, Dinas teknis belum menggunakan sepeser pun anggaran dari APBD. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pun sampai saat ini belum digunakan.
Juru bicara satgas rabies, Adi Tallo menjelaskan, untuk anggaran saat digunakan dari dana BTT.
“Dana itu diberikan kepada teman-teman di Dinas teknis. Kami di sini tidak mengelola dana itu,” ujar Tallo.
Tallo mengatakan, untuk vaksin yang digunakan saat ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian dan juga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga : Dalam Sepekan, Dua Pasien Rabies Meninggal di Niki-niki
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan TTS, Daniar Ati mengatakan, pihaknya belum mendapatkan alokasi dana dalam penanganan kasus rabies.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan perencanaan anggaran tahun 2024. Dalam rencana anggaran tersebut, pihaknya merencakan pengadaan 6.000 dosis vaksin.
“Untuk (anggaran) lainnya kami menyesuaikan. Ini masih dalam pembahasan anggaran 2024 sehingga masih bisa berkembang,” ujar Ati.
Terkait besaran anggaran yang dialokasikan dalam perencanaan dimaksud, dirinya tidak bisa menyebutkan anggaran pastinya.
“Itu (total anggaran) saya harus tanya kasubag anggaran kami. Tapi yang pasti kami anggarankan untuk pengadaan 6 ribu dosis vaksin,” ujarnya.
Dana dari BTT, kata Ari pun belum digunakan. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Rabies.
Baca juga : Jejak Rabies Selama 4 Bulan Meneror TTS
Kepala Dinas Kesehatan TTS, dr. Ria Tahun atau mengungkapkan hal yang sama. Ditemui di ruang kerjanya pada Senin (13/11/2023), Ria mengata ada di 4 RF sex award nmm baikkan belum mendapatkan dana dari Pemerintah daerah.
Kendati stok vaksin semakin menipis, Dinas Kesehatan belum berencana meminta anggaran dari Pemda. Namun tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan meminta anggaran untuk pengadaan vaksin VAR dan SAR.
“Harga VAR sendiri sekitar 400 ribu per vial, SAR satu vial harganya 4 juta,” kata Ria.
Baca juga : Warga NTT Meninggal Akibat Rabies Berpotensi Meningkat
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten TTS, Pitersius Kefi mengatakan, keputusan Pemda menetapkan status KLB Rabies tak diikuti tindakan serius. Salah satunya dukungan anggaran.
“Penetapan KLB harusnya diikuti oleh tindakan – tindakan yang luar biasa juga untuk penanganan dan pencegahan,” ujar Kefi.
Kefi mempertanyakan dana BTT yg blm juga digunakan. Sementara penetapan status KLB Rabies ini terjadi pada pertengahan tahun, sehingga bisa diantisipasi dengan dana BTT tersebut.
Baca juga : Rabies Kembali Guncang TTS, Sudah 9 Orang Meninggal
Ia mengaku belum mengetahui dari mana sumber anggaran untuk penanganan dan pencegahan rabies. Pasalnya, pembahasan APBD Perubahan pun mengalami deadlock.
“Kita berharap diperuhan anggaran ini kita bisa alokasi dana untuk penanganan rabies, namun kita tidak ada perubahan anggaran tahun ini,” jelas Kefi.
Hingga pekan pertama November, jumlah korban jiwa akibat rabies sebanyak 10 orang. Sementara korban gigitan pun terus bertambah.
