Kupang – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyinggung pengantin yang tidak peduli persoalan kesehatan sebelum nikah atau prekonsepsi. Hal itu dia sampaikan saat mengunjungi Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin, 20 Maret 2023.
Menurut Hasto masih banyak pengantin yang lebih mementingkan prewedding, serba-serbi acara pernikahan. Tidak merencanakan kehidupan berkeluarga yang benar.
Hasto menegaskan kepada masyarakat NTT untuk mempersiapkan kesehatan pra-nikah dan tidak membuang anggaran untuk prewedding.
Baca juga: BKKBN Berharap Tren Prevalensi Stunting NTT 2023 Turun ke 13 Persen
Kesehatan pengantin sebelum menikah, hamil, maupun 1000 hari pertama kelahiran (HPK) bayi seharusnya dipersiapkan dengan matang.
“Prewedding habis banyak uang tapi urusan sel telur dan sperma tidak dipikirkan,” kata Hasto di Aula El Tari Kupang.
Hasto menghadiri acara pencanangan pencegahan stunting bersama Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dia menjelaskan, untuk pria perlu memperhatikan kesehatan diri dan sperma selama 75 hari sebelum pembuahan. Kurangi merokok, alkohol, lalu rajin berolahraga adalah yang terutama.
Pencegahan anak stunting dapat dimulai dari kehamilan yang direncanakan dengan memperhitungkan kesehatan istri dan umur yang cukup.
Wanita yang berusia 16 tahun dan sudah hamil akan sulit mengalam pertumbuhan karena harus berbagi nutrisi dengan bayinya. Hamil terlalu muda pun akan membahayakan nyawa perempuan saat melahirkan.
Oleh karena itu pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Agama agar tiga bulan sebelum menikah diwajibkan untuk memeriksakan diri.
Pihaknya juga telah berkunjung ke Uskup Ruteng dan beberapa tokoh lainnya membahas hal yang sama. Ia akan melanjutkan pertemuan dengan berbagai tokoh dan pemerintah di NTT terkait hal ini.
Baca juga: Pemda Diminta Gerak Cepat, Menkeu Heran Dana Stunting Habis untuk Koordinasi
“Agar tiga bulan sebelumnya pengantin yang mau menikah harus periksa dulu. Nanti Hb atau hemoglobin-nya berapa, lingkar lengannya berapa. Kalau kurang memang boleh nikah tapi jangan punya anak dulu,” tukasnya.
NTT bisa menekan bertambahnya angka bayi stunting bila pemerintah melakukan pendekatan terhadap pasangan usia menikah.
Provinsi NTT memang tidak berkontribusi besar secara nasional dalam angka stunting. Kontribusi secara nasional adalah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah yang bisa menyentuh 20 persen. Prevalensi stunting NTT pada Agustus 2022 pun turun dari 21 persen ke 17 persen.
Stunting terbanyak juga terjadi di daerah dengan angka kemiskinan yang parah, wilayah pedesaan dan lingkungan dengan pendidikan yang rendah.
Stunting sendiri berpengaruh pada kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Sementara Indonesia masih tertinggal dalam pendidikan. Indonesia menjadi negara dengan tingkat IQ urutan ke-130 di seluruh dunia pada 2022 menurut data World Population Review.
“Anak-anak muda juga perlu berkomitmen untuk tidak menikah di usia yang belum cukup, memeriksa kesehatan pra-nikah, berencana itu keren,” papar Hasto.
Hasto juga membuat prakiraan perhitungan stunting di NTT dari pasangan yang telah menikah. Bila yang menikah antara 50 hingga 60 ribu pasangan setahun, diperkirakan wanita yang hamil 40 ribuan orang. Berdasarkan jumlah itu bisa terdapat 8 ribu anak mengalami stunting.
Baca juga: Stunting Ancam Indonesia Petik Bonus Demografi 2030 yang Berkualitas
“Daripada prewedding mending prekonsepsi. Foto sana, foto sini tapi spermanya tidak diurus. Spermanya harus bagus, sel telur harus bagus. Itu penting, simpel,” ujarnya saat diwawancarai media.
Pemeriksaan ini sebagai langkah pencegahan stunting. Menurutnya langkah ini lebih aman ketimbang nanti anak sudah terlanjur stunting lalu diintervensi bantuan.
Gotong royong semua pihak seperti yang dilakukan saat ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting ke depannya.
Sementara Presiden Jokowi punya komitmen dengan Sustainable Deveopment Goals (SDGs), kata dia, pada 2030 Indonesia bebas kelaparan. Pada akhir 2024 angka stunting dapat turun ke 14 persen.
“Kalau stunting semoga 2030 di 5 persen,” sebut Hasto.
Intervensi anggaran stunting sebesar Rp 34,1 triliun, yang mana Rp 23,3 triliun untuk Kementrian Sosial agar menyalurkan bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan pangan non tunai (BNPT). Sisanya Rp 8 triliun ada di Kementerian Kesehatan termasuk untuk pembayaran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Dana desa juga diminta dapat mengintervensi stunting,” kata Hasto. (Putra Bali Mula)
