Kupang – Tingkat inflasi meningkat menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menurun sehingga tingkat kemiskinan naik. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat rendah.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (4/9/2023), Mendagri Tito Karnavian memaparkan data sejumlah daerah dengan angka inflasi tinggi, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi satu dari 10 provinsi dengan angka inflasi tinggi atau di atas rata rata inflasi nasional. Ada juga Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Baca : Edisi Perempuan NTT: Walau Rajin Berladang, Tapi Pembangunan Meninggalkan Perempuan
Sementara di tingkat kabupaten yang inflasinya masih tinggi yakni Manokwari, Merauke, Mimika, Sumba Timur, Sumenep, Banggai, Jember, Sikka, Kotabaru, dan Belitung. Di tingkat kota yakni Tual, Singkawang, Banjarmasin, Kotamobagu, Surabaya, Ternate, Baubau, Yogyakarta, Cirebon, dan Bogor.
Tito meminta pemerintah daerah (Pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional tersebut agar segera melakukan pengendalian. Meski secara Year On Year (YoY) rerata angka inflasi nasional pada Agustus 2023 masih terkendali sebesar 3,27 persen, kondisi di daerah masih cukup bervariasi.
Baca : BUBK Kebumen Raih Penghargaan, Tambak Udang Sumba Timur Makin Kabur
Beberapa hari sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan Pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2022 di Istana Negara, Kamis (31/8/2023), NTT memang menerima tiga penghargaan TPID untuk beberapa daerah. Cuma penghargaan itu dengan kategori kawasan, salah satunya TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2022 Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Baca : Oma Lin Menginspirasi Warga Mbay Bertanam Jagung
Pemerintah terus mendorong Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) juga banyak menggelontorkan dana untuk program pangan dalam rangka menekan inflasi. Sekitar tahun 2015-2016, penulis pernah mengikuti kegiatan BI tersebut di NTT dan Maluku Utara. Intinya meningkatkan pasokan pangan lokal untuk mencegah fluktuasi harga, seperti beras, cabai, dan bawang merah.
Baca : Uwi Ai Ndota, Singkong Cincang dari Ende yang Lezat dengan Kuah Ikan
Jumlah penduduk NTT menurut sensus tahun 2020 sebanyak 5,3 juta jiwa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2022 sebanyak 1.131.620 orang (20,05%) dari total populasi. Pada September 2022, angka kemiskinan di NTT tercatat 1.149.170 jiwa.
Andaikan penduduk miskin di pedesaan bisa makan secukupnya dari hasil pangan sendiri maka tingkat inflasi bisa ditekan. Namun, kondisinya tidak seperti itu karena sebagian besar aset yang dimiliki adalah tanaman umur panjang alias komoditas perkebunan. Ada kopi, kakao, kelapa, jambu mete, vanili, dll. Lalu pisang dan beberapa ternak sebagai tabungan.
Sebenarnya, sebagian besar petani/peternak sudah punya tradisi menanam komoditas pangan di sela-sela tanaman perkebunan. Ada beberapa jenis umbi-umbian lokal, jagung dan singkong (ubi kayu). Singkong sebenarnya sudah akrab dengan sebagian besar masyarakat NTT dan Indonesia Timur lainnya. Ada beberapa produk olahan tradisional dari singkong.
Baca : NTT Didorong Tingkatkan Produktivitas Singkong Guna Antisipasi Rawan Pangan
Padi lahan kering (padi gogo) juga cukup banyak di beberapa kawasan, seperti Manggarai dan Manggarai Barat. Pekan lalu, sejumlah kaum muda di Desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, mulai mengidentifikasi 12 jenis padi lokal.
Apakah El Nino yang diprediksi sejak akhir 2022 lalu berdampak besar? Benar. Jangankan untuk NTT, ketersediaan pangan secara nasional saja bisa dikatakan kritis saat ini. Nah, tradisi pertanian yang menggabungkan tanaman pangan dan tanaman tahunan sepertinya mulai berkurang. Sebentar lagi, beras-beras pasokan luar NTT akan membanjiri desa-desa. Kondisi saat ini cukup berat, tetapi pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan pernah meninggalkan tradisi pertanian yang sudah diwariskan. Setidaknya, perubahan iklim global dan kekhawatiran inflasi bisa diatasi dalam skala tertentu. [Heri SS]
