Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) NTT telah mengevaluasi kegiatan yang digelar Kemendagri di Kota Kupang.
Kepala DPMD Provinsi NTT, Viktor Manek, juga membeberkan penyebab mengapa peserta yang adalah para kepala desa dari Lembata menggunakan kapal sedangkan item biayanya untuk tiket pesawat.
Baca juga : Kades di NTT Protes Kegiatan Kemendagri, Biaya Tiket Kapal Seharga Tiket Pesawat
Ia menyebut Pemprov NTT memang tidak terlibat langsung dalam kegiatan itu apalagi soal penentuan biaya perjalanan. Seluruhnya ditentukan oleh Kemendagri yang telah bekerja sama dengan sebuah event organizer (EO) di Jakarta. DPMD NTT sendiri hanya berperan mengundang para kades.
Tidak hanya itu, antara Kemendagri dan EO pun terdapat lagi Regional Management Consultant (RMC) untuk wilayah NTT atau RMC II yang berkoordinasi terkait lanjutan teknis kegiatan di Kota Kupang.
Baca juga : Belasan Desa di NTT Sepakat Buat Perdes Inklusi
Sayangnya penyusunan rencana kegiatan untuk kegiatan itu tidak berdasarkan pemahaman komprehensif tentang topografi di NTT yang terdiri dari pulau-pulau.
“(Maka) berbagai hal terjadi termasuk yang dikeluhkan oleh basudara semua dari Alor dan beberapa dari Lembata,” jawab dia di Hotel On The Rock Kupang, Jumat 6 Oktober 2023.
Anggaran perjalanan ini pun tidak sesuai fakta lapangan karena harga tiket yang sedang melambung tinggi dan berbeda-beda tiap kabupaten di NTT.
Baca juga : Jadi Pelopor Cegah TPPO, NTT Punya 174 Desa Sadar Hukum
Sementara anggaran biaya pergi – pulang yaitu dengan pesawat sebesar Rp 2,4 juta. Itupun dipatok sama seluruh kabupaten mulai dari Manggarai sampai Alor padahal biaya pesawat tujuan ke Kota Kupang berbeda-beda, bahkan bisa melebihi Rp 3 juta sekali jalan.
“Sehingga untuk kegiatan pertama dengan Alor itu dimodifikasi yaitu datang dengan pesawat lalu pulang dengan kapal ferry cepat,” jelasnya.
Pada titik ini mulai terjadi miskomunikasi, lanjut Viktor, misalnya peserta dari Alor ada yang datang dengan pesawat dan sebagian besar dengan ferry.
“Ini yang menimbulkan ketidaknyamanan antar peserta,” kata dia.
Baca juga: Kisah Tiga Pria Warga Desa Maubesi Jadi Korban Perdagangan Saudara Sendiri
Untuk kades dari Lembata memang tidak berangkat dengan pesawat maka dicari cara yaitu dengan sewa kapal ferry cepat untuk pergi – pulang.
“Tapi dalam bayangan EO di Jakarta, jarak antara Alor dan Lembata berdampingan, perspektif mereka karena dari Alor – Kupang empat jam maka Lembata juga sama tapi ternyata ‘kan tidak, 10 jam,” ujarnya.
DPMD sudah memanggil EO dan RMC II untuk evaluasi secara terbuka terkait kegiatan peningkatan kapasitas itu dan diakui soal ketidakpahaman mereka tentang topografi NTT.
Baca juga : Perdana, Desa Besmarak Musrenbang Tematik Dengan Difabel
DPMD NTT mengusulkan untuk adendum kontrak soal biaya transportasi yang terlanjur seragam di NTT itu berdasarkan keadaan terkini di lapangan.
Zonasi juga dilakukan agar peserta tidak ke Kupang misalnya untuk Sumba Timur kegiatannya di satu titik yaitu di Sumba Timur. Untuk dari wilayah Manggarai kegiatannya di Labuan Bajo atau Ruteng.
“Maka untuk Lembata gelombang kedua ini tetap dengan ferry pergi pulang tetapi kepada setiap peserta disiapkan minum dan makan, ada lagi dukungan kesehatan,” jelasnya lagi.
Untuk total anggaran untuk kegiatan ini pun tidak diketahui oleh pihak daerah maupun seperti apa kontraknya.
Baca juga : Warga Desa Nonbaun Hidup Kesulitan Tanpa Air Bersih, Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki
“Pemprov tidak bisa intervensi karena ini kegiatan serempak seluruh Indonesia,” tegasnya lagi.
Ada 10 kabupaten yang dilibatkan untuk kegiatan ini yaitu Alor, Sikka, Lembata, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur Manggarai Barat dan Sumba Timur. 11 kabupaten lainnya akan mengikuti kegiatan serupa di tahun depan.
“Batas Juni 2024 seluruh kabupaten di NTT dan seluruh Indonesia sudah mengikuti proses pelatihan ini,” pungkasnya. *****
