Kupang – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya turun 0,001 persen pada 2022 dibandingkan tahun 2021.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTT dalam rilisnya di 2023 ini menyebut perbaikan memang terjadi atas ketimpangan gender di NTT. Namun perbaikannya tidak signifikan.
BPS menyebut IKG NTT tahun 2022 sebesar 0,436 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,437.
Baca juga : Marak Kekerasan Online Berbasis Gender, Anak Korban Terbanyak
“Perbaikan ini dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja,” papar Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, beberapa waktu lalu.
Pada dimensi kesehatan reproduksi ada perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun dari 16,6 persen tahun 2021 menjadi 15,7 persen pada tahun 2022.
“Artinya sudah lebih banyak lagi yang melahirkan di fasilitas kesehatan,” lanjutnya.
Baca juga : Refleksi Hari HAM Sedunia: di NTT, Jauh Panggang dari Api
Sedangkan dimensi pasar tenaga kerja terjadi perbaikan yang dipengaruhi oleh perbaikan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). BPS menyebut perempuan yang bekerja meningkat lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Persentase perempuan yang bekerja juga meningkat dari 65,34 persen tahun 2021 menjadi 67,87 persen. Sedangkan persentase laki-laki meningkat tipis saja yaitu dari 82,53 persen menjadi 82,85 persen pada 2022.
Selama 2023 pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana bagi kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Sedangkan pada DAK Non Fisik pun juga ada pos anggaran untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Baca juga : 8.000 Keluarga Miskin Ekstrem NTT Dapat Jatah Beras
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah DJPb NTT, Edy Purwanto, memaparkan ini di Kupang, Kamis 7 Desember 2023.
Anggaran kesehatan dan KB tahun anggaran 2023 mencapai Rp 897,3 miliar. Namun dana yang terserap baru Rp 546,7 miliar atau 60,9 persen.
Anggaran tersebut merupakan bagi dari DAK Fisik yang mencapai Rp 3,51 triliun dengan alokasi untuk berbagai bidang. Alokasi terbesar ada pada bidang jalan Rp 977,5 miliar.
Baca juga : Dilema Korban KDRT, Melaporkan atau Patuhi Perintah Agama
Begitu pula Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan pagu Rp 4,36 miliar. Kini realisasinya per 30 November mencapai 85,4 persen atau Rp 3,84 miliar.
Dalam DAK Non Fisik peruntukan terbesarnya bagi Dana BOS yang mencapai Rp1,56 triliun dengan realisasi 99,1 persen atau sebesar Rp1,54 triliun. ***
