Kupang – Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) NTT menjadi sorotan karena dinilai minim yang mempengaruhi program dan target kerja.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT Iien Adriany menyebut tekanan fiskal daerah berpengaruh ke setiap dinas termasuk DP3A NTT.
Anggaran DP3A NTT 2023 sebesar Rp 6.865.451.003 dan jumlah ini sudah termasuk gaji dan tunjangan ASN.
Baca juga : Perempuan NTT Dalam Bayang-bayang Bencana Ekologis
Sementara yang diusulkan pada 2024 ini adalah Rp 5.504.722.860 yang kemudian mendapat tambahan Rp 200 juta dari DPRD setelah rapat dengar pendapat. Totalnya menjadi Rp 5.704.722.860.
Ia mengakui anggaran untuk program tak ada dan yang ada hanya untuk kegiatan rutin. Demikian maka program kerja DP3A NTT terpaksa banyak mengandalkan berbagai mitra kerja mereka selama ini.
Contohnya, kata dia, PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang anggaran nol.
Baca juga : 33 Napi Perempuan Dapat Pengurangan Masa Tahanan
“Saya rasa bukan karena pemerintah tidak peduli tapi karena kondisi fiskal seperti itu, ‘kan 80 persen anggaran kita bergantung pada pusat dan 20 persen dari PAD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dibagi ke wilayah,” sebut Iien.
Mitra DP3A NTT yang diandalkan misalnya dari SKALA dari Australia, maupun mitra lain yang terkait responsif gender, anak dan perempuan, disabilitas, sosial-inklusi dan lainnya.
“Kita tidak bisa mengandalkan APBD, bukan karena pemerintah tidak peduli pada perempuan dan anak karena kondisi keuangan kita seperti itu,” tegasnya lagi.
Baca juga : 187 Kasus Perempuan dan Anak di Kota Kupang, Ada Pelacuran Online
Ia mengaku walaupun dalam keadaan anggaran yang minim namun progres pencapaian target selama ini sudah cukup baik.
“Targetnya mungkin tidak optimal tapi tidak jelek-jelek amat,” lanjut dia.
Kondisi keuangan daerah ini pun membuat pihak DP3A NTT terpaksa tidak mengusulkan banyak anggaran dan hanya yang penting saja diajukan.
“Bukan kita usul banyak ditolak banyak, nggak juga, karena kita usulkan juga tahu diri karena tau fiskal kita lagi susah ya yang urgent saja, yang lain kita bermitra,” sebutnya.
Baca juga : Edisi Perempuan NTT: Potret Buram Kemiskinan, Para Perempuan Kehilangan Anaknya
Sebelumnya dalam sidang DPRD NTT pada 3 Oktober lalu, Fraksi PDIP menyoroti anggaran untuk DP3A NTT. Fraksi ini menyebut anggaran dinas ini yang selalu minim perhatian.
“Ini sesuatu yang sangat miris ketika kita mengabaikan eksistensi perempuan dan anak, sedangkan mereka adalah kelompok paling rentan dari semua dampak negatif pembangunan dan bencana,” sorot fraksi tersebut. ****
