Kupang – Harga rumput laut di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus anjlok dalam empat bulan terakhir. Pasokan produksi dari pembudidaya rumput laut terus meningkat, sedangkan rencana Pemerintah Provinsi NTT mendorong peningkatan nilai tambah rumput laut belum ada kejelasan.
Informasi yang dihimpun KatongNTT.com sejak September 2022 lalu menunjukkan penurunan harga rumput laut yang cukup signifikan. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Perikanan. Pergub yang terbit tanggal 14 Januari 2022 itu menyatakan larangan ekspor rumput laut ke luar NTT.
Baca juga: Ganti Rugi Pencemaran Laut Timor, Rp 2 Triliun untuk Nelayan dan Petani Rumput Laut
Adapun penurunan harga rumput laut terjadi di daerah-daerah, seperti Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Lembata. Untuk kawasan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, sesuai laporan KatongNTT.com pada September lalu juga terjadi penurunan harga yang cukup drastis. Salah satunya dialami Kaleb Fallo, pembudidaya rumput laut di Kelurahan Sulamu, Kabupaten Kupang, NTT.
Kondisi yang mirip juga terjadi di Kabupaten Rote Ndao dan sejumlah wilayah di Kabupaten Lembata. Jika sebelumnya laku dijual Rp 38 ribu per kilogram (kg), kini harganya hanya Rp 20 ribu per kg. Anjloknya harga tersebut karena banyak stok rumput laut yang belum terjual. “Produksi rumput laut terus menumpuk karena belum bisa dijual, apalagi ekspor. Ini menyebabkan harga terus turun. Kalau tidak ada yang beli dan harga makin jatuh, lalu untuk apa produksi rumput laut,” tanya seorang petani di Ile Ape, Lembata.
Seperti diketahui, pemerintah NTT menunjuk tiga perusahaan yakni PT Algae Sumba Timur Lestari (Astil), PT Rote Karaginan Nusantara (RKN) dan CV Agar Kembang untuk membeli semua produksi rumput laut di NTT.
Baca juga: Elsye Lesik Olah Rumput Laut di NTT Jadi Cemilan Sehat
Berbeda dengan daerah lain, pasokan rumput laut yang banyak di Kabupaten Sabu Raijua justru dikirimkan ke luar NTT. Langkah itu terpaksa dilakukan karena produsen yang semakin menjerit tidak ada yang membeli rumput laut. Sementara harga terus bergerak turun dan belum ada tanda-tanda pembelian oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah.
PT Agar Sumba Timur Lestari yang berbasis di Sumba Timur dikabarkan pernah datang untuk sosialisasi, namun belum ada tindak lanjutnya. Hal ini mendorong para petani terpaksa menjual ke para pedagang yang kabarnya dikirim ke Sulawesi Selatan. Pengiriman rumput laut menggunakan kapal-kapal kecil yang sering melayani pelayaran ke Sulawesi Selatan.
Hal itu menyusul surat edaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTT yang melarang perusahaan swasta di daerah setempat agar tidak mengirimkan rumput laut kering keluar daerah. Larangan itu dilatari keinginan pemerintah rumput laut diolah sehingga ada nilai tambahnya (value added) dan harganya lebih tinggi.
Surat pemberitahuan DKP itu ditujukan kepada pimpinan sejumlah perusahaan logistik yang berkantor cabang di Kupang yaitu PT Meratus Line, PT Nam Surya Citra Line, PT Sunttraco Intim Transpor, PT Tanto Intim Line Kupang, PT Taruna Kusan serta Pelindo Tenau Kupang. [K-02]
