Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia semenjak berdiri hingga 2023 ini.
Berkali-kali berganti kepemimpinan baik pusat dan daerah namun kondisi ini tidak berubah signifikan, malahan kerap dipakai sebagai modal pencitraan politik, kepentingan politik praktis sampai menjadi pintu bagi money politic.
Dosen Sosiologi Fisip Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Lazarus Jehamat, menilai kemiskinan di NTT ini sepertinya sengaja dilanggengkan di bawah relasi kekuasaan.
Baca juga : NTT Yang Miskin Selama 8 Gubernur Berganti
“Saya selama ini malah berpikir, kemiskinan di NTT memang sengaja didesain dan tetap ada agar relasi kekuasaan bisa bertahan di sini. Apakah kita bodoh? Kan tidak! Kebodohan, kemiskinan dan berbagai anasir negatif lain yang dipelihara di sini, sampai hari ini,” tukasnya, Selasa 10 Oktober 2023.
Keadaan yang telah demikian dimanfaatkan oleh penguasa ini mestinya diusut dan dibenahi oleh publik khususnya para kaum kritis.
“Bisa saja disebabkan karena adanya kekuatan dominatif agar kekuasaan tertentu bisa mengambil manfaat dari status seperti ini. Itu yang harus diperiksa oleh kaum kritis di daerah ini termasuk oleh media,” lanjutnya.
Baca juga : NTT Keluarkan Rp 2 Miliar Untuk Beras Warga Miskin
Logikanya, kata Lazarus, ada relasi kekuasaan yang timpang dan menekan terlebih dahulu sampai dengan terpeliharanya kemiskinan di NTT.
“Keluarnya menjadi budaya kemiskinan, bisa juga pseudo miskin seolah-olah kaya padahal miskin,” tukasnya.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, pun menilai kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang tentu memiliki nilai fungsional dalam ranah politik.
Baca juga: Pidato HUT RI, Viktor Hanya Sekali Sebut Kata Miskin
“Karena politik tidak saja soal pembagian kekuasaan akan tetapi terkait dengan kebijakan sosial,” kata dia.
Dengan demikian, lanjut dia, para politisi selalu menggunakan isu-isu sosial sebagai isu politik termasuk masalah kemiskinan. Kemiskinan dijadikan alat menaikkan popularitas dan citra diri dari politisi.
“Sehingga politisi yang care terhadap masalah sosial selalu dilihat sebagai figur yang populis, solider dan dermawan. Oleh karena itu, masalah sosial selalu menjadi alat untuk menaikan popularitas dalam mendapatkan profit elektoral,” jelas Atang.
Baca juga : Penduduk Miskin NTT Bertambah Jadi 1,15 Juta Orang, Dipicu Harga BBM Naik
Sedangkan masalah politik uang, kata Atang, tidak selalu inheren dengan kemiskinan karena hampir di setiap level kekuasaan selalu ada potensi politik uang.
“Politik uang lebih berhubungan dengan sikap mental dan persepsi publik soal kekuasaan. Untuk mencegahnya diperlukan kesadaran publik dan keteladanan dari para politisi,” pungkasnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) NTT jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang atau meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. ****
