Kupang – Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi dorongan besar bagi warganya pergi ke luar negeri untuk mengubah nasib. Keputusan itu mungkin terjadi baik atas kemauan sendiri atau terpikat tawaran sindikat perdagangan orang.
Mirisnya warga NTT yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural menyumbang remitansi besar untuk negara, sementara daerahnya sendiri masih mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya di Indonesia.
Baca juga : Remitansi PMI NTT via Kantor Pos Capai Rp 107 Miliar Tahun 2022
Salah satu perubahan diharapkan datang dari program-program pemimpin daerah dalam meningkatkan ekonomi. Namun seiring bergantinya pemimpin angka kemiskinan di NTT pun masih pada kategori tinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia.
Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), John Tuba Helan, menyebut ketimpangan ini terjadi karena berbagai faktor termasuk regulasi dan kebijakan baik di pusat maupun daerah.
Ia menilai NTT tidak memiliki program utama yang secara permanen fokus mengentaskan kemiskinan dan ini salah satu penyebabnya. Setiap berganti pemimpin maka muncul program masing-masing dengan sasaran yang baru.
“Coba kita mundur sedikit, kita punya kebijakan pembangunan yang tidak bagus, terputus-putus dan tidak ada keberlanjutan,” ungkapnya dalam dialog bersama RRI di Kantor DPRD NTT, 3 Oktober 2023.
Baca juga : Sudah Cukup, Jabatan DPR dan DPRD Hanya Perlu 2 Periode
John menyebut Gubernur NTT Wiliam Johanes Lalamentik sebagai pemimpin pertama membawa program Komando Operasi Gerakan Makmur pada 20 Desember 1958.
Gubernur kedua adalah Elias Tari yang membentuk desa gaya baru dengan moto ‘Tanam, Tanam, sekali lagi Tanam!’.
John Tuba Helan pun lebih menyoroti kepemimpinan Gubernur NTT mulai dari Ben Mboi hingga Viktor Bungtilu Laiskodat.
Gubernur ketiga Provinsi NTT adalah Aloysius Benedictus Mboi atau Ben Mboi. Ia menjabat sejak 1978 sampai 1988 dengan kebijakan Operasi Nusa Makmur (ONM), Operasi Nusa Sehat (ONS) dan Operasi Nusa Hijau (ONH).
Baca juga : Nyanyian Nafsiah Mboi: Partisipatif dan Inklusif Beri Hasil Lebih Baik
Selama 10 tahun memimpin ia pun digantikan oleh dr. Hendrikus Fernandez. Kepemimpinan Fernandez mulai 1988 hingga 1993 itu membawa program Gerakan Membangun Desa (Gerbades) dan Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar).
“Antara dua gubernur ini sudah mulai tidak nyambung,” komentar John.
Estafet kepemimpinan lalu berganti ke tangan Herman Musakabe mulai 1993 sampai 1998. Herman adalah purnawirawan TNI sama seperti El Tari dan Ben Mboi.
Musakabe mengusung 7 program strategis yakni pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, penataan ruang, pengembangan sistem perhubungan, dan pengembangan kepariwisataan.
Baca juga : NTT Perlu Kembangkan Singkong untuk Atasi Stunting
Lalu Piet A. Tallo yang adalah wakil gubernur naik menjadi Gubernur NTT dengan Program Tiga Batu Tungku yaitu Ekonomi Rakyat, Pendidikan Rakyat, dan Kesehatan Rakyat.
Berpindah ke Gubernur Frans Lebu Raya dengan gerakan provinsi jagung, provinsi cendana, provinsi sapi sampai koperasi. Program yang paling dikenal adalah Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera).
Kemudian datang Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dengan program kelor, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) hingga Sophia.
“Jadi kalau kita urut dari tahun 1978 sampai 2023 itu tidak bersambung,” lanjut John.
Baca juga : TJPS Gagal Cegah Warga NTT Jadi PMI Ilegal
Ia mengaku pernah mengungkapkan soal tidak adanya keberlanjutan program utama yang strategis ini di NTT dalam kegiatan MPR di Kupang.
“Ketika satu pemimpin selesai (harusnya) bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya,” tukasnya.
Misalnya, kata dia, bila target swasembada jagung maka sudah ada patok rencana dalam lima tahun program kerjanya seperti apa, kemudian lima tahun berikut didorong lagi pemimpin selanjutnya.
Menurutnya hal ini pun yang bisa menjadi catatan DPRD untuk mengoreksi anggaran yang dipakai pemerintah dalam pembahasan RAPBD.
Baca juga: Sri Mulyani Kagumi Frans Seda, Konseptor Anggaran Berimbang APBN
Adanya program besar yang sifatnya jangka panjang akan mengurangi anggaran studi banding, konsultasi, biaya rapat, perjalanan dinas yang tidak diperlukan dalam pembuatan program berbeda lagi.
“Itu semua bisa dikurangi karena keberlanjutan program utama atau program besar yang strategis sehingga bisa dialokasikan ke dalam pengembangan ekonomi,” tukasnya lagi.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah menyinggung soal kemiskinan tiap pergantian kepemimpinan Gubernur NTT dalam penelitian mereka.
Baca juga : Perempuan NTT Dalam Bayang-bayang Bencana Ekologis
Penelitian yang diterbitkan dalam sebuah buku pada 2014 itu berjudul Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial : Permasalahan dan Kebijakan.
LIPI menyebut kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi NTT hampir sepanjang keberadaan provinsi ini berdiri.
Alasannya adalah sejak gubernur pertama, W.J. Lalamentik hingga Frans Lebu Raya keadaan kemiskinan NTT tampak dalam rangking provinsi-provinsi di Indonesia yang paling miskin.
Baca juga : Jumlah Penduduk Miskin NTT Naik Jadi 1,14 Juta Orang
NTT masuk dalam kelompok 5 provinsi termiskin di Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat pada 2010.
Menurut LIPI yang menyedihkan ialah dari 21 kabupaten atau kota di Provinsi NTT hanya Kota Kupang saja yang tidak tergolong daerah miskin.
Baca juga : Pemda NTT Hentikan Dana Layanan Bagi Pasien Miskin
Dalam Laporan Jurnalistik KOMPAS pun kemiskinan di NTT memunculkan cap lain seperti provinsi tertinggal akibat angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, busung lapar merebak di berbagai tempat, pendidikan yang dibanggakan di tahun 1980-an merosot tajam kualitasnya pada saat ini, tingkat kelulusan SMA dan sederajat tahun 2010 terendah di antara provinsi lain di Indonesia.
Infrastruktur di NTT juga sangat minim, keterbatasan pada sarana jalan raya, pelabuhan laut, bandara, pelayanan kesehatan, layanan air bersih dan listrik. Masa depan NTT pun tampak suram, sementara ancaman keganasan korupsi tidak surut. ****
