Nono Menang dari Buramnya Kualitas Pendidikan di NTT
Kupang – Kemenangan Nono di tingkat internasional seharusnya menjadi pecut bagi pemerintah untuk serius meningkatkan kualitas pendidikan di NTT.
Pengamat pendidikan, Marselus Robot, menilai pemerintah perlu menjamin pendidikan setiap anak. Hal ini dikarenakan buruknya fasilitas pendidikan yang berpengaruh pada kualitas pembelajaran siswa sehari-hari . Apalagi untuk berkompetisi.
Banyak kebutuhan yang diperlukan sekolah seperti komputer, papan tulis, kursi dan meja yang layak hingga dengan ketahanan gedung terhadap cuaca buruk.
Munculnya Nono sebagai juara dunia Abacus Brain Gym (ABG) International Mathematics Competition tidak akan pernah bisa menghapus realita buruknya kualitas pendidikan. Kualitas buruk ini dialami ribuan pelajar di desa-desa di NTT.
Banyak pekerjaan pemerintah terkait pendidikan. Jadi, jangan hanya berbangga dalam euforia kemenangan bocah asal Buraen, Kabupaten Kupang itu.
Baca juga: Potret Kesederhanaan Nono, Juara Matematika Dunia dan Kagumi Elon Musk
“Kabupaten Kupang termasuk salah satu kabupaten yang rendah kualitasnya. Kalau dibiarkan dengan fasilitas yang rendah, maka akan menjadi problem,” kata Marselus saat dihubungi.
Kemampuan kalkulasi Nono yang bernama lengkap Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay diasah oleh ABG Indonesia. Sekolahnya merupakan binaan dari PT Astra International Tbk melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D Ruslim (YPA-MDR).
“Nono itu dilatih secara khusus dan dia ikuti secara terus-menerus. Ini case atau kasus tapi tidak bisa menjadi representasi seluruh Kabupaten Kupang,” ujar Marselus.
Ia sendiri pernah terlibat dalam riset dengan Save The Children dari 2019 hingga 2021 di 56 sekolah. Hasil riset ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi di Kabupaten Kupang. Apalagi dengan tingginya kekerasan yang dialami anak.
“Tindakan kekerasan terhadap anak sangat tinggi sekitar 93 persen dan itu sering kita presentasikan,” sebutnya.
Banyak fasilitas sekolah di wilayah Kabupaten Kupang yang juga tidak memadai ini bagi siswa untuk belajar.
“Dari ini ketahuan bahwa pemerintah tidak berpihak pada urusan pendidikan. Dalam undang-undang ini urusan wajib negara,” tegas Marselus.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTT dalam Long Form Sensus Penduduk 2020 juga mengungkapkan penduduk umur 15 tahun yang tidak atau belum bersekolah.
Baca juga : Generasi Milenial Sumba Barat Daya Terbanyak Tidak Bersekolah di NTT
Data yang diperoleh Kamis 16 Februari 2023 menyebut Generasi Milenial atau warga kelahiran 1981-1996 yang tidak atau belum bersekolah terbanyak di Sumba Barat Daya (SBD). Menyusul Sumba Barat, Belu, dan Malaka.
Penduduk di pedesaan yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD pun jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. BPS juga mencatat di pedesaan hampir 4 dari 10 penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan tamatan SD/sederajat.
Marselus menyebut Nono sebagai fenomena. Nono itu bintang pendidikan yang bersinar di luar perhatian pemerintah.
Berbagai catatan pendidikan perlu diperhatikan pemerintah karena putra daerah mampu bersaing jika didukung selayaknya Nono.
“Nono ini di luar apa yang direncanakan pemerintah. Dan yang jelas dia bukan representasi kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang. Sama sekali tidak,” ujar Marselus.
Kehadiran Nono harusnya membuat Pemerintah Kabupaten Kupang lebih progresif dan proaktif untuk mengadvokasi dan membantu sekolah-sekolah yang tidak terfasilitasi dengan baik.
Baca juga: Kisah Ana Paji Pakai Bahasa Ibu Didik Siswa di Pedalaman Sumba
DPRD juga diminta untuk mengawasi penggunaan anggaran untuk sekolah.
Kondisi ini juga berbanding dengan anggaran yang selalu dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah. Ia menduga adanya problem internal seperti penggunaan Dana BOS untuk perbaikan sekolah.
“Kalau penganggaran memadai berarti permasalahannya adalah di pengawasan penggunaan anggaran itu,” kata Marselus.
Selain itu pembangunan sekolah pun perlu sejalan dengan aturan yang berlaku atau tidak asal diadakan. Banyaknya sekolah yang terbengkalai pun bisa disebabkan karena dibangun tidak sesuai syarat dasarnya.
“Kalau dicek saya yakin ada sekolah yang dibangun tanpa studi kelayakan atau survei sesuai pedoman pendidikan nasional juga kan,” pungkasnya. (Putra Bali Mula)
